Yogyakarta, 21 Juli 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2026 dengan mengangkat tema “Arah Baru Pariwisata DIY: Dari Padat Wisatawan ke Padat Transaksi” pada Selasa (21/7/2026) di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi ruang diseminasi hasil analisis fiskal sekaligus forum diskusi strategis mengenai arah pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui transformasi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian DIY.
Diseminasi KFR tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis sekaligus menghadirkan narasumber yakni Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono. Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid menegaskan Diseminasi KFR ini merupakan bagian dari peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang diharapkan menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta memperkuat efektivitas pelaksanaan APBN di daerah.
"Kajian Fiskal Regional ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya Kanwil DJPb DIY untuk melihat sejauh mana dampak dari operasi fiskal pemerintah terhadap perekonomian di suatu daerah, wilayah maupun negara. Melalui analisis yang komprehensif, kami ingin memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih efektif," ujarnya.
Dalam sesi diskusi, pembahasan difokuskan pada transformasi sektor pariwisata DIY yang bergeser dari tingginya jumlah wisatawan menjadi kualitas transaksi ekonomi yang dihasilkan dari setiap kunjungan. Sehingga pariwisata mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi UMKM, industri kreatif, jasa hingga masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Di sini, GKR Bendara menyampaikan bahwa transformasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata DIY untuk dua dekade mendatang atau periode 2026–2045. Meski demikian, ia menegaskan transformasi pariwisata di DIY harus berlandaskan nilai-nilai kebudayaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Keistimewaan Yogyakarta harus menjadi fondasi utama pembangunan pariwisata, didukung kolaborasi pentahelix, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan serta pemerataan manfaat ekonomi di seluruh wilayah DIY. Pendekatan tersebut akan memastikan pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat," ucap GKR Bendara.
Pemaparan dari Kepala Kanwil DJPb DIY dan para narasumber pun memantik diskusi yang interaktif dan berbobot. Melalui penyelenggaraan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2026 ini, Kanwil DJPb DIY kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal APBN agar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi yang terbangun melalui forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata berkualitas dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Tak ketinggalan, yaitu memastikan setiap rupiah APBN memberikan dampak yang semakin luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.
