Yogyakarta, 22 Juli 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri rapat monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo pada Selasa (22/7/2026) di Kantor Sekretariat Daerah Kulon Progo, Wates. Kehadiran Kanwil DJPb DIY menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berkembang dan naik kelas.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid mengatakan pihaknya selalu bersinergi dengan pemda lingkup DIY untuk melihat secara langsung perkembangan penyaluran KUR dan mendengarkan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan penyalur serta para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi capaian penyaluran KUR sekaligus merumuskan langkah strategis agar semakin banyak UMKM di Kulon Progo mampu berkembang dan naik kelas.
Ia mengatakan salah satu domain Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung UMKM yakni terkait pembiayaan, di mana Ditjen Perbendaharaan berkomitmen untuk mengawal APBN agar menghadirkan manfaat kepada pelaku UMKM melalui pemberian subsidi bunga KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kepala Kanwil DJPb DIY juga mengatakan selain akses pembiayaan, UMKM membutuhkan dukungan teknologi, penguatan manajemen usaha, perluasan akses pasar serta terciptanya iklim usaha yang kondusif yang bisa diwujudkan melalui sinergi antarinstansi.
"Kanwil DJPb DIY siap terus mendampingi pemerintah daerah untuk terus mendorong UMKM naik kelas sehingga perekonomian daerah ikut meningkat. Semangat kami sederhana, yaitu bersama Anda membangun ekonomi dan menyejahterakan masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kulon Progo, Agung Kurniawan menjelaskan semakin banyak UMKM yang mampu menembus pasar ekspor dan didukung oleh hadirnya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Ia mengatakan PLUT akan menjadi pusat pendampingan sekaligus pengembangan kapasitas UMKM, bahkan ke depan akan dikembangkan sebagai rest area sehingga dapat menjadi etalase produk-produk unggulan Kulon Progo.
"Pelaku UMKM masih banyak yang menyampaikan tantangan terkait akses pembiayaan, pendampingan maupun peralatan usaha. Karena itu kami berharap sinergi bersama Kanwil DJPb DIY, perbankan, dan seluruh OPD dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berdaya saing," katanya.
Melalui kegiatan monitoring ini, Kanwil DJPb DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas penyaluran KUR sekaligus mendorong lahirnya semakin banyak UMKM yang naik kelas. Penguatan basis data melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan aktif dari lembaga penyalur diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sehingga KUR diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya saing UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.
