Yogyakarta, 31 Juli 2026 - Untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN), pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakya merupakan salah satu wujud penyaluran APBN ke daerah sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional dari ancaman fluktuasi ekonomi global.
Perlu diketahui, serapan Belanja Negara di DIY tercatat tinggi yakni mencapai Rp10.134,85 miliar (51,55%) dari pagu anggaran per tanggal 30 Juni 2026. Di sisi lain, Pendapatan Negara di DIY juga menunjukkan capaian positif sebesar Rp4.785,97 miliar atau sekitar 43,98% dari target yang ditetapkan pada periode yang sama.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat realisasi APBN di DIY tersebut salah satunya diwjudkan melalui PSN. Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu. Saat ini terdapat 402 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 16.513 petugas dan 2.448 supplier serta 888.963 penerima manfaat MBG.
Kedua, Koperasi Merah Putih (KMP) juga telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 dengan realisasi di DIY berupa hadirnya 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul. Ketiga, adanya permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tetap tinggi dan tersebar di 4 kabupaten/kota dengan jumlah 25 perumahan. Selama tahun 2026 telah dibangun sebanyak 142 unit rumah dengan melibatkan 7 bank, 4 asosiasi, dan 27 pengembang (developer).
"Keempat, Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II, Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti melalui siaran pers yang diterbitkan Jumat (31/7/2026) di Yogyakarta.
Kelima ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 siswa dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.
Keenam, ada program revitalisasi sekolah di DIY dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP). Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY. Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp2,74 triliun untuk 48.290 debitur. Penyaluran UMi hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp36,83 miliar dengan debitur sebanyak 6.801 debitur.
Selain PSN, APBN di DIY juga diwujudkan melalui belanja tematik yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk Sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi; Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV); Gerakan Pangan Murah serta Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan Sulit Air. Sementara itu, dukungan dari TKD berupa penyaluran Dana Desa yang sebagian dipergunakan untuk program ketahanan pangan.
Selanjutnya, program infrastruktur mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Output-nya berupa Groundsill Sungai Srandakan; Bendungan Bener; Preservasi Jalan Koridor Logistik (backbone); dan Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan. Dukungan dari TKD untuk program infrastruktur berupa Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan.
Sedangkan program Kesehatan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Output-nya berupa Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT; dan alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Dukungan TKD untuk program Kesehatan berasal dari DAU Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Program Pendidikan didukung oleh BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perindustrian. Output-nya berupa pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamanan; tunjangan profesi guru non-PNS; mahasiswa Pendidikan Tinggi bidang Teknologi Nuklir; dan Sekolah Rakyat. Dukungan TKD pada program Pendidikan berupa DAK Non Fisik yaitu tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum, serta bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.
"Penyaluran APBN ke daerah merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional dari ancaman fluktuasi ekonomi global," tutur Juli Kestijanti.
