Berdasarkan LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2020 Unaudited bahwa total Pendapatan sebesar Rp7,26 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 69,9% dan PNBP sebesar 31,1%, sedangkan Belanja dan TKDD Rp24,98 triliun, meliputi : Belanja Pegawai (18,3%), Belanja Barang (14,5%), Belanja Modal (7,4%), Belanja Bansos (55,2%) dan TKDD (4,6%)

Berdasarkan LKPD Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2020 Unaudited, total Pendapatan sebesar Rp14,44 triliun yang berasal dari PAD sebesar Rp4,19 triliun (29,0%), Pendapatan Transfer sebesar Rp9,99 triliun (69,2%) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp261,35 miliar (1,8%). Pada Belanja Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp13,97 triliun meliputi Belanja Daerah sebesar Rp13,18 triliun (94,4%) dan Transfer sebesar Rp782,96 miliar (5,6%). Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp,10,26 triliun, Belanja Modal sebesar Rp2,29 triliun dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp627,64 miliar.

Konsolidasi data LKPP dan LKPD Konsolidasian menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah atau Government Finance Statistics (GFS) yang menggambarkan kondisi keuangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Statistik keuangan pemerintah mengacu pada manual GFS sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies), kegiatan pemerintahan dan penyajian statistik keuangan pemerintah sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.