A. Perkembangan Perekonomian sampai dengan 30 November 2024

1. Situasi ekonomi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, antara lain berasal dari kebijakan moneter global yang masih divergen, eskalasi geopolitik di Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, potensi perang dagang, dan instabililtas politik di berbagai negara seperti Filipina, Korsel, Perancis, dan Suriah.
2. Fenomena “Trump 2.0” meningkatkan risiko perekonomian global dan Emerging Markets. Secara global, kebijakan proteksionis di Amerika Serikat (AS) berdampak pada peningkatan potensi perang dagang dan trade diversion, meningkatnya volatilitas harga komoditas, peningkatan inflasi global dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Sementara bagi negara Emerging Markets, perubahan kebijakan AS tersebut menyebabkan hambatan perdagangan, depresiasi mata uang dan memicu arus keluar Selain itu, perekonomian Tiongkok juga menghadapi berbagai tantangan, yang menambah ketidakpastian global, antara lain krisis sektor properti, pelemahan konsumsi domestik, dan hidden debt, serta ancaman tarif dagang Trump 2.0. Menghadapi hal tersebut, Bank Sentral dan Pemerintahan Tiongkok memberikan berbagai stimulus, namun dinilai belum memadai.
3. Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan November tetap terjaga, sebesar 1,67 %(yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,96. Penyumbang utama inflasi yoy diantaranya Emas Perhiasan, Beras, Sigaret Kretek Mesin, Kopi Bubuk, dan Minyak Goreng.
4. Neraca perdagangan Jawa Barat surplus di angka USD 2,23 miliar. Ekspor USD 3,43 miliar, sementara Impor sebesar USD 1,20 miliar.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 111,24 sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 112,95.

B. Perkembangan APBN sampai 30 November 2024 

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sampai dengan tanggal 30 November 2024 kembali mencatatkan surplus sebesar Rp23,18 triliun dengan total pendapatan mencapai Rp137,92 triliun (82,34 persen dari APBN) sementara total belanja mencapai Rp114,74 triliun (88,79 persen dari APBN). Rincian kinerja APBN dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 3,64 persen (yoy) atau senilai Rp4,84 triliun. Penerimaan Pajak s.d. November 2024 mencapai Rp105,84 triliun, tumbuh positif sebesar 4,92 persen (Rp4,96 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,81 persen (Rp4,77 triliun). Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan 0,31 persen (Rp159 miliar) dibanding periode yang sama tahun lalu. PBB mengalami pertumbuhan sebesar 9,39 persen (Rp 50 miliar) dibandingkan periode November 2023. Jika dilihat dari realisasi perbulan, secara neto, pada realisasi bulan November 2024 sebesar Rp. 9,97 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi neto bulan November 2023 sebesar Rp. 9,52 triliun.
2. Penerimaan neto Kepabeanan dan Cukai di Jawa Barat sebesar Rp25,42 triliun (70,43 persen dari target APBN). Penerimaan rutin Rp25,3 triliun (99,51 persen) dan Extra Effort Rp123,25 miliar (0,48 persen). Pertumbuhan penerimaan total (yoy) turun 4,78 persen atau Rp1,27 triliun (yoy). Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan antara lain: (1) penerimaan bea masuk atas importasi non rutin yang cukup signifikan dari Bulog. (2) pelunasan hasil audit Kepabeanan dan Cukai yang cukup tinggi. (3) peningkatan penjualan Cukai EA non fasilitas pembebasan. (4) kenaikan tarif Cukai MMEA Tahun 2024. (5) denda Cukai yang tumbuh didorong dari penerapan Ultimum Remedium Cukai dari hasil penindakan rokok illegal. Kanwil dan KPPBC melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dengan jumlah penindakan s.d. 30 November 2024 sebanyak 3.619 penindakan, serta jumlah Barang Hasil Penindakan 51,98 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp70,62 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp38,09 miliar.
3. Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 9,28 persen (yoy) dengan capaian 128,74 persen dari target Rp5,16 triliun yang merupakan kontribusi dari berbagai sumber PNBP lainnya dan pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum.
4. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 11,94 persen atau senilai Rp12,24 triliun. Pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja kecuali Belanja Modal, pertumbuhan terbesar pada Belanja Barang sebesar 16,80 persen atau senilai 2,72 triliun.
5. Realisasi TKD tumbuh sebesar 12,47 persen (yoy) pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana Transfer. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp37,85 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada Dana Insentif Fiskal sebesar 72,10 persen karena meningkatnya pemda yang mendapat DIF.
6. Keseimbangan Primer menunjukkan surplus sebesar Rp23,18 triliun yang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin membaiknya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan andil yang kuat dalam menciptakan angka surplus.
7. Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan. Antara lain Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) realisasi: Rp1,96 triliun (73,13 persen) yang digunakan antara lain untuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dialokasikan Pagu: Rp1,39 triliun, realisasi: Rp1,23 triliun (88,62 persen) dengan realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp835,18 miliar dan Kementerian Sosial sebesar Rp123,30 miliar. Penurunan Prevalensi Stunting Pagu: Rp144,88 miliar dengan realisasi: Rp128,64 miliar (88,79 persen), realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp62,43 miliar dan BKKBN sebesar Rp54,82 miliar. Alokasi pagu untuk Penurunan Tingkat Pangangguran terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp324,87 miliar dengan realisasi sebesar Rp234,81 miliar atau 72,28 persen, Realisasi penyaluran Bansos s.d. 30 November 2024 di Jawa Barat mencapai mencapai Rp14,52 triliun untuk 34.591.673 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja. Pagu Peningkatan Investasi Rp7,14 miliar dengan realisasi: Rp5,43 miliar (88,62 persen) Realisasi terbesar pada Kementerian Pertanian sebesar Rp3,78 miliar dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp1,71 miliar.
8. Sebagai kesimpulan, hingga 30 November 2024, kinerja APBN melanjutkan tren positif, realisasi penerimaan dan belanja positif, disertai realisasi PNBP yang telah melampaui target. Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan Trump, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik di Kuartal empat tahun 2024 diproyeksikan tetap terjaga kuat, yang didukung konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas Pemerintahan baru. Kinerja APBN di penghujung 2024 menjadi pondasi kuat untuk APBN 2025.

..................

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro Nomor 59, Bandung pada telepon (022) 7207046