Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat memiliki sejarah panjang yang mencerminkan evolusi birokrasi keuangan negara di Indonesia.
Pembentukan dan Reorganisasi Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
Pada tanggal 17 April 1975, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. KEP-407/MK/1/4/1975 yang menghapus Inspektorat Perbendaharaan Negara di beberapa kota termasuk Bandung, dan membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Berdasarkan keputusan tersebut, dibentuklah 11 Kantor Wilayah DJA, salah satunya adalah Kanwil V DJA Bandung.
Pada tahun 2001, Kanwil V DJA Bandung mengalami reorganisasi menjadi Kanwil XII DJA Bandung. Kemudian, sesuai dengan PMK No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004, kantor ini berubah menjadi Kanwil XII DJPBN Bandung. Sejak tahun 2008, kantor ini dikenal sebagai Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat.
Sejarah Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat mencerminkan perjalanan panjang reformasi birokrasi di bidang keuangan negara. Dari pembentukan awal sebagai Kanwil V DJA Bandung hingga menjadi Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat, kantor ini terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan administrasi keuangan negara yang semakin kompleks. Dengan berbagai tugas dan layanan yang disediakan, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Jawa Barat.
Sejarah Gedung Dwi Warna
Gedung Dwi Warna merupakan salah satu bangunan bersejarah yang saat ini menjadi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Diponegoro No. 59, Kota Bandung. Gedung ini memainkan peranan penting dalam sejarah Indonesia, khususnya saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.
Sejarah gedung ini dimulai pada tahun 1940 ketika didirikan di bawah pengawasan Technische Dienst voor Stadsgemeente Bandoeng. Pada awalnya, gedung ini ditujukan sebagai tempat pengelolaan dana pensiun untuk seluruh Indonesia dan dikenal dengan nama Gedung Dana Pensiun.
Namun, fungsi gedung ini mengalami perubahan seiring pergantian kekuasaan di Indonesia. Saat pendudukan Jepang, gedung ini dijadikan markas polisi militer Jepang yang dikenal sebagai Gedung Kempeitai. Setelah Jepang menyerah dan Belanda kembali berkuasa, gedung ini beralih fungsi menjadi Gedung Recomba (Regeringscommissaris voor Bestuurszaken).
Pada masa Negara Pasundan, Gedung Dwi Warna digunakan sebagai gedung Parlemen Negara Pasundan. Di gedung ini pula terjadi demonstrasi yang menuntut pembubaran Negara Pasundan agar kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Momen paling bersejarah bagi Gedung Dwi Warna adalah saat menjadi lokasi Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada 18-24 April 1955. Gedung ini menjadi tempat berlangsungnya sejumlah sidang komisi penting seperti komisi politik, ekonomi, dan budaya yang dihadiri oleh 29 negara peserta konferensi. Nama "Dwi Warna" sendiri diberikan langsung oleh Presiden Soekarno ketika memeriksa persiapan akhir menjelang pelaksanaan KAA.
Usai KAA, gedung ini kembali menjalankan fungsi administratif sebagai Kantor Pusat Pembayaran Pensiunan (KP3), lalu menjadi Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai dan Pensiun (KPABPP), Subdirektorat Pengumpulan Data (SDPD), dan terakhir menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) hingga tahun 2001. Saat ini, Gedung Dwi Warna digunakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
