SINERGI FISKAL KUAT: APBN & APBD JAWA TENGAH RESILIEN DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL DAN KEK BATANG JADI MOTOR BARU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
Memasuki bulan April 2026, kinerja perekonomian dan pengelolaan keuangan publik di Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan ketahanan (resiliensi) dan kinerja positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global. Sinergi antara APBN dan APBD di Jawa Tengah telah berjalan efektif dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengoptimalkan peran kawasan ekonomi khusus strategis.
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Kondisi ekonomi Jawa Tengah s.d. April 2026 berada pada jalur ekspansi yang solid meskipun dibayangi oleh potensi rambatan dampak eskalasi "Krisis Timur Tengah" yang berisiko memicu lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan inflasi tinggi.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 mencatatkan kinerja impresif sebesar 5,89% (yoy), atau tumbuh 1,85% (qtq), yang menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi triwulanan (qtq) tertinggi di Pulau Jawa. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah mencapai 14,50% terhadap total perekonomian Pulau Jawa. Sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,14% (yoy). Sisi Pengeluaran didorong oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang melonjak 19,36% (yoy). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan I 2026 mencapai Rp511,99 Triliun.
- Pada April 2026, Jawa Tengah mengalami deflasi bulanan sebesar -0,03% (mtm), sehingga laju inflasi tahunan turun menjadi 2,11% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy). Tingkat inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 2,30% dan terendah di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,76%. Andil inflasi dominan didorong oleh komoditas Minyak Goreng (0,06%), Angkutan Udara (0,04%), Telepon Seluler (0,03%), Laptop (0,02%), dan Nasi dengan Lauk (0,02%).
- Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan ke level 121,8 (meningkat dibandingkan Maret sebesar 116,3), berada di zona optimis (>100). Namun, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur nasional menunjukkan indikasi tekanan ke zona kontraksi.
- Neraca perdagangan kumulatif Jawa Tengah s.d. April 2026 mencatatkan defisit sebesar USD 1,27 Miliar, dipicu oleh defisit sektor migas sebesar USD 1,71 Miliar, sedangkan sektor non-migas masih surplus USD 0,43 Miliar. Akumulasi Ekspor mencapai USD 4,01 Miliar (didominasi barang kulit, furnitur, alas kaki) dan Impor mencapai USD 5,29 Miliar (didominasi minyak mentah, hasil minyak, kacang kedelai).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berhasil ditekan hingga ke level 4,24% (di bawah nasional 4,74%). Tingkat Kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 9,39%, mengalami penurunan 0,09% poin dibanding Maret 2025. Rasio Gini tercatat sebesar 0,350 (ketimpangan rendah). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,77 (Kategori Tinggi), dengan Kota Salatiga tertinggi (86,23) dan Kabupaten Pemalang terendah (69,47).
- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah per April 2026 tercatat sebesar 114,90 (turun 1,27% dibanding Maret akibat penurunan harga komoditas hortikultura). Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 104,50 (turun 0,53% mtm).
II. KINERJA FISKAL REGIONAL APBN JAWA TENGAH (S.D. 30 APRIL 2026)
Pengelolaan fiskal APBN s.d. 30 April 2026 mencatatkan Surplus Anggaran sebesar Rp5,67 Triliun (16,30% dari target surplus keseluruhan), yang didorong oleh akselerasi pendapatan negara di tengah belanja yang terkendali.
A. Pendapatan Negara (Realisasi Rp39,08 Triliun / 29,84% dari Target)
Pendapatan negara di Jawa Tengah tumbuh positif sebesar 9,36% (yoy) atau secara nominal bertambah sebesar Rp3,34 Triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
- Penerimaan Perpajakan (Rp36,28 Triliun / 29,11% dari Target)
Tumbuh mantap sebesar 9,41% (yoy). Pajak Dalam Negeri (Rp35,32 Triliun) ditopang oleh PPh sebesar Rp8,44 Triliun (tumbuh 25,72% yoy) dan PPN sebesar Rp9,86 Triliun (tumbuh signifikan 44,17% yoy). Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp17,80 Triliun, terkontraksi tipis -0,49% yoy namun membaik signifikan dibanding Triwulan I. Bea Masuk terealisasi Rp942,29 Miliar (tumbuh 28,60% yoy) dan Bea Keluar Rp19,89 Miliar.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP (Rp2,80 Triliun / 44,02% dari Target)
Tumbuh kuat sebesar 8,62% (yoy). Kontribusi utama berasal dari Pendapatan BLU sebesar Rp1,76 Triliun (didominasi Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp1,69 Triliun). PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp1,03 Triliun (tumbuh 14,81% yoy) dengan penyumbang terbesar dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Rp401,43 Miliar.
B. Belanja Negara (Realisasi Rp33,41 Triliun / 34,74% dari Pagu)
- Belanja Kementerian/Lembaga (Rp10,47 Triliun / 26,67% dari Pagu)
Mengalami pertumbuhan pesat sebesar 23,71% (yoy). Terdiri dari Belanja Pegawai Rp6,85 Triliun (tumbuh 18,06%), Belanja Barang Rp2,41 Triliun (tumbuh 12,36%), Belanja Modal Rp1,18 Triliun (tumbuh luar biasa 163,85% yoy akibat akselerasi kontrak dini), dan Belanja Bantuan Sosial Rp23,61 Miliar.
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa / TKDD (Rp22,94 Triliun / 40,30% dari Pagu)
Terkontraksi sebesar -7,73% (yoy) secara agregat. Realisasi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp14,80 Triliun, DAK Non-Fisik Rp6,74 Triliun (tumbuh 24,87% yoy), Dana Desa Rp1,05 Triliun, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp351,93 Miliar. DAK Fisik belum mencatatkan realisasi penyaluran s.d. April 2026.
III. KINERJA KONSOLIDASI FISKAL APBD JAWA TENGAH
Kinerja APBD Konsolidasi (36 Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) s.d. 30 April 2026 mencatatkan kondisi fiskal yang sehat dengan Surplus APBD sebesar Rp10,95 Triliun dan saldo SiLPA sebesar Rp12,36 Triliun, dengan pendapatan sebesar Rp32,74 Triliun dan dan belanja Rp21,80 Triliun dengan komponen terbesar pada belanja operasi. . Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada periode selanjutnya.
IV. ANALISIS TEMATIK: EVALUASI DAMPAK KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BATANG TERHADAP EKONOMI JAWA TENGAH
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau KEK Batang diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi dan transformator struktural angkatan kerja di Jawa Tengah.
- Skala Kawasan Terbesar meliputi total lahan rencana seluas 4.300 Ha (KITB merupakan yang terbesar di Indonesia), dengan rincian KIT Batang Fase I mencakup wilayah pabean seluas 130,3 Ha.
- 3 tahun awal operasional, KEK Batang telah berhasil menarik 34 investor global dengan komitmen investasi kumulatif mencapai Rp22 Triliun, dengan target ekspansi mencapai Rp70 Triliun pada tahun 2030. S.d. akhir tahun 2025, secara mandiri KIT Batang mencatatkan 37 pelaku usaha dengan realisasi investasi fisik Rp3,54 Truiliun dan mempekerjakan 9.768 tenaga kerja.
- Mendorong peningkatan PAD Kabupaten Batang melalui PBB-P2 KEK Batang sejak tahun 2024, serta potensi PBJT tenaga listrik, pajak air tanah, dan retribusi perizinan, mampu menyerap 3.000–4.000 tenaga kerja baru per tahun, dan ditargetkan menyerap 250.000 tenaga kerja saat operasional penuh. Diisi oleh 48 perusahaan aktif yang beragam sektornya, mulai dari logam, alas kaki, ekosistem baterai, hingga industri kuliner.
- Penandatanganan MoU sinergi 5 instansi (KAI, Pelindo, KITB, SPJT, Perumda Batang) untuk pembangunan Dry Port seluas 30 Ha (proyeksi groundbreaking Juni 2026 dengan kapasitas awal 600.000 TEUs) yang akan menghubungkan jalur kereta barang langsung ke Pelabuhan Batang guna memangkas biaya ekspor-impor secara masif.
V. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UMKM PER REGIONAL (S.D. 30 APRIL 2026)
Pemerintah terus memperluas akses permodalan bagi UMKM di Jawa Tengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
- Kabupaten Pati menempati posisi tertinggi dengan total penyaluran sebesar Rp1.081,0 Miliar yang disalurkan kepada 18.182 debitur. Sebaliknya, Kota Magelang mencatatkan penyaluran terendah sebesar Rp45,3 Miliar untuk 797 debitur.
- Kabupaten Brebes mencatatkan kinerja penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp53,7 Miliar yang menyasar 9.085 debitur mikro. Sebaliknya, Kota Magelang mencatatkan realisasi penyaluran UMi terkecil sebesar Rp0,9 Miliar bagi 173 debitur.
Narahubung Media:_____________________________________________________________
Mahfud
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda No. 2, Semarang
Telp: (024) 515989, (024) 3540815
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
DJPb: Mengawal APBN, Indonesia Maju!
