FGD EPA, Strategi untuk Percepat Realisasi Anggaran dan Implementasinya

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator dalam penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022,  dimana target penyerapan sampai dengan Triwulan II TA 2022 seharusnya sudah mencapai minimal 40% s.d 50% dari  Pagu DIPA.

Untuk mengejar realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III dan triwulan IV, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mengadakan FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Lantai IV GKN Semarang I pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Kegiatan FGD mengundang pengelola keuangan dari 50 (lima puluh) Satun Kerja diwilayah Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Triana Ambarsari selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I memaparkan Capaian IKPA K/L di Provinsi Jawa Tengah periode sampai dengan triwulan II. Dalam pemaparannya beliau menyampaian bahwa capaian IKPA K/L TA 2022 di Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan TA. 2021 akan tetapi masih diatas rata-rata nilai nasional. Indikator IKPA yang belum mencapai target adalah Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Indikator Penyerapan Anggaran.

Selain itu, Kepala Bidang PPA I juga menyingung terkait Capaian Output dimana terdapat 13.032 RO yang tersebar pada 42 K/L di Jawa Tengah dimana 29,70% capaian PCRO belum mencapai target. Dari 3.871 RO yang belum mencapai target tersebut, 375 RO diantaranya masih belum realisasi.

Pada kesempatan kedua pemaparan materi disampaikan oleh Ahmad Zainudin selaku Kepala Seksi PPA IC, dalam pemaparannya Beliau menyampaikan kebijakan percepatan realisasi anggaran yang menyoroti hal Percepatan Penerbitan Kontrak, Percepatan Revolving UP dan Target PCRO Tw I s.d TW III.

Dari kegiatan FGD tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II 2022, secara umum dapat disimpukan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran K/L di Jawa tengah masih belum mencapai target.
2. Perlunya dilakukan inventarisasi dan analisis kendala dan permasalahan yang dihadapi satker, yang menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran tidak maksimal.
3. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pelaksanaan anggaran di lapangan, Kanwil DJPb Jateng akan mengundang satker-satker dari berbagai kategori, baik yang kinerja pelaksanaan anggarannya masih rendah, maupun yang sudah tinggi
4. Kendala dan permasalahan tersebut, apabila merupakan kewenangan Kanwil DJPb dan KPPN akan diberikan solusi terbaik. Namun apabila diluar kewenangan KPPN dan Kanwil DJPb, akan dieskalasi ke Kantor Pusat DJPb.