Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, pada Rabu, 12 Februari 2026, bertempat di KPPN Surakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu memberikan apresiasi atas transformasi fasilitas KPPN Surakarta yang kini tampil semakin modern dan nyaman. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah hadirnya Grha Artaka sebagai Pusat Studi Perbendaharaan Negara Surakarta, yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kajian dan diskusi kebijakan fiskal.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu berpesan agar gedung yang luas dan representatif ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat layanan rutin, tetapi juga menjadi ruang “adu pikiran” bagi para ekonom, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Wamenkeu menegaskan visi besar Ditjen Perbendaharaan ke depan, yaitu bertransformasi dari peran sebagai “kasir negara” menjadi Financial Advisor dan Regional Chief Economist. Menurutnya, seluruh jajaran DJPb harus memahami secara mendalam dampak setiap rupiah APBN yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk melalui penguatan integrasi keuangan pusat dan daerah (Integrated Treasury).
“Setiap belanja negara harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran DJPb sebagai mitra strategis pemerintah daerah perlu terus diperkuat,” ujar Wamenkeu.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi Kemenkeu Satu serta peran aktif seluruh pegawai di garda terdepan layanan. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan dapat lahir berbagai inovasi kebijakan perbendaharaan yang berdampak nyata, adaptif, dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kanwil DJPb Jawa Tengah dan KPPN Surakarta dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
