APBN sebagai Pengungkit Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Jawa Timur
Kebijakan Fiskal 2025–2026: Menjaga Momentum Stabilitas, Mengakselerasi Daya Saing Daerah
Penulis: Hajrah | Kanwil DJPb Jawa Timur
Di tengah pemulihan ekonomi global yang cenderung melandai dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta perdagangan internasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran strategis sebagai instrumen utama stabilisasi sekaligus akselerasi pertumbuhan ekonomi. Lembaga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menurun menuju kisaran 3% pada 2026, dengan risiko yang berasal dari fragmantasi perdagangan, kebijakan moneter global yang masih ketat, serta volatilitas harga komoditas energi. Sejalan dengan itu, Lembaga World Bank menyoroti pelemahan dinamika pertumbuhan global dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang berpotensi menekan investasi dan perdagangan lintas negara. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa dinamika global masih menjadi faktor eksternal yang signifikan bagi kinerja perekonomian nasional maupun daerah.
Dalam lanskap global tersebut, peran APBN menjadi semakin penting sebagai jangkar stabilitas dan pengungkit pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Bagi Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu kontributor terbesar Produk Domestik Bruto nasional dengan basis industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan logistik, eksposur terhadap guncangan eksternal tercermin pada kinerja ekspor-impor, biaya energi dan arus investasi. Oleh karena itu, dukungan APBN melalui belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerag (TKD) tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi regional, tetapi juga menopang keberlanjutan pertumbuhan dan memperkuat peran Jawa Timur sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
APBN 2025: Instrumen Stabilisasi dan Fondasi Produktivitas Daerah
APBN 2025 dirancang untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas belanja negara. Di tingkat regional, Jawa Timur memperoleh dukungan fiskal yang signifikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan TKD, dengan total alokasi sekitar Rp41,81 triliun. Besaran alokasi tersebut menegaskan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi sekaligus distribusi fiskal antar daerah.
Dari perspektif fiskal regional, TKD berperan penting dalam menjaga kesinambungan belanja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial. Penyaluran TKD yang tepat waktu berfungsi sebagai automatic stabilizer dengan menjaga daya beli masyarakat, mengurangi volatilitas ekonomi daerah, serta menopang aktivitas ekonomi lokal. Multiplier effect belanja daerah tercermin pada meningkatnya aktivitas sektor UMKM, jasa konstruksi, dan perdagangan yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Selain fungsi stabilisasi jangka pendek, APBN 2025 juga diarahkan untuk memperkuat fondasi produktivitas jangka menengah melalui percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis logistik dan konektivitas. Penguatan infrastruktur pelabuhan, jalan akses, dan kawasan industri di Jawa Timur berkontribusi pada penurunan biaya logistik dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Dengan demikian, APBN 2025 tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membangun prasyarat struktural bagi peningkatan daya saing ekonomi daerah.
APBN 2026: Katalis Pertumbuhan dan Penguatan Daya Saing Jawa Timur
Dalam kerangka kebijakan fiskal, APBN 2026 diarahkan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan APBN. Arah kebijakan APBN 2026 yang menekankan ketahanan pangan, penguatan perlindungan sosial adaptif, serta belanja strategis diperkirakan memberikan transmisi yang kuat terhadap perekonomian Jawa Timur.
Sebagai lumbung pangan nasional dan basis industri manufaktur, Jawa Timur berada pada posisi strategis untuk memaksimalkan dampak kebijakan tersebut. Dukungan fiskal pada sektor pertanian dan agroindustri berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, belanja infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri, terutama dalam menghadapi penataan ulang rantai pasok global.
Penutup
Sinergi kebijakan fiskal pusat dan kebijakan pembangunan daerah menjadi kunci penguatan peran Jawa Timur sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. APBN 2025 telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional dan memperkuat fondasi produktivitas. Ke depan, APBN 2026 berpotensi menjadi pengungkit yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing, apabila diarahkan pada belanja berkualitas dan didukung oleh koordinasi pusat-daerah yang solid.
