Dalam mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi ekonomi, Pemda Provinsi Kalbar dihadapkan pada tingginya angka pengangguran. Dari sisi Sosial Kependudukan permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sisi kondisi geografis, Kalimantan Barat merupakan daerah dengan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Sehingga hal ini membuat kondisi geografis Provinsi Kalbar yang sulit dijangkau dan terisolir. Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan menjadikan wilayah Kalimantan Barat menjadi wilayah rawan bencana. Sehingga dalam merencanakan pembangunan wilayah, Pemda Provinsi Kalimantan Barat harus tetap memperhatikan risiko bencana serta dilakukan mitigasi bencana.
Selain masalah geografis, Kalbar juga memiliki tantangan pada stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kasus angka stunting pada balita di Kalimantan Barat menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi bayi stunted (tinggi badan menurut umur), Kalimantan Barat berada di peringkat ke 8 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan berada di atas rata- rata nasional. Prevalensi bayi stunted di Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar 27,8 yang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 29,8.
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan IV-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 5,01% (y-o-y), sama seperti angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara kumulatif, ekonomi Kalbar Tahun 2022 dibanding 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% (c-to-c), angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Regional Kalimantan yang berada di angka 4,94%. Dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan, Kalbar menduduki peringkat kedua setelah Kaltim yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap Regional Kalimantan sebesar 0,77%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta menandakan bahwa perekonomian di Kalbar sudah kembali pulih.
Pada Desember 2022 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,30% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,77. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 sebesar 0,55% dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember 2022 sebesar 6,30%.
Jumlah penduduk miskin Kalbar pada September 2022 mencapai 256,51 ribu orang (6,81 persen), meningkat sebesar 6,3 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebanyak 350,25 ribu orang. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,311 (September 2022). Angka ini menurun sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar pada Agustus 2022 sebesar 5,11%. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,69 juta orang, naik 59 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,52 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,56 juta orang, naik sebanyak 75,07 ribu orang dari Agustus 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Desember 2022 di Kalimantan Barat sebesar 142,73 poin, naik sebesar 0,16 persen dibanding NTP November 2022. NTP Subsektor Perikanan pada Desember 2022 adalah sebesar 102,95 (naik 0,75% dibanding November 2022).
Berdasarkan reviu atas sasaran makro dan kesejahteraan antara capaian dan target tahun 2021 dalam RPJMD, 9 dari 11 sasaran di Kalimantan Barat telah tercapai yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kemiskinan, Rasio Gini, NTP Tanaman Pangan, NTP Tanaman Hortikultura, NTP Perkebunan Rakyat, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan (NTN). Sementara 2 sasaran lainnya yaitu IPM dan tingkat pengangguran belum tercapai.
Kinerja Fiskal di Daerah (APBN dan APBD)
Pada APBN Regional Kalbar, penerimaan pendapatan lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 baik perpajakan maupun non pajak adalah sebesar Rp13.660,29 miliar atau sebesar 119,73% dari target pendapatan. Persentase pendapatan dari pajak sebesar 118,69% dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebesar 132,83%. Penerimaan Perpajakan pada pos PPN bahkan telah mencapai 123,83%, hal ini mengindikasikan bahwa transaksi ekonomi sudah tinggi dan pemulihan ekonomi berjalan. Pada sisi Belanja APBN Kalbar, realisasi Belanja Negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp29.476,47 miliar atau sekitar 100,22% dari total Pagu Belanja Rp29.412,67 miliar. Realisasi ini disumbang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah mencapai lebih dari 100%, yaitu sebesar 102,92% dan realisasi Belnaja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar 95,51%. Realisasi DBH melebihi 100% karena Kurang Bayar (KB) DBH 2021 telah disalurkan pada TA 2022.
Pada tahun 2022, realisasi pendapatan daerah pada APBD Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp23.523,17 miliar atau sebesar 96,73%. Pada sisi belanja, realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp22.596,04 miliar atau sebesar 88,97%. Dengan kondisi ini, maka terdapat surplus sebesar Rp927,13 miliar, serta dengan net pembiayaan daerah sebesar Rp501,02 miliar dan SiLPA sebesar Rp1.428,15 miliar.
Pendapatan Transfer masih berkontribusi paling besar yaitu sebesar Rp18.293,94 miliar dari total pendapatan Rp23.523,17 miliar atau sekitar 77,77% dari total keseluruhan Pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalimantan Barat. Sementara PAD yang terealisasi sebesar Rp4.978,25 miliar atau sebesar 21,16%% dari total pendapatan daerah. Capaian PAD ini telah melampui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 104,02% dari target PAD Kalbar 2022 yang sebesar Rp4.785,79 miliar.
Berdasarkan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atas realisasi APBD Kalbar tahun 2022, diperoleh hasil bahwa Kalbar termasuk kedalam golongan “sedang” dengan Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 21,16%, sementara untuk Rasio Derajat Ketergantungan Kalbar termasuk ke dalam kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah yang “sangat tinggi” dengan nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sebesar 73,05%. Dan untuk Rasio Kemandirian Fiskal, diperoleh hasil bahwa Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kalbar masih rendah dengan perolehan angka kemampuan keuangan sebesar 28,97% atau termasuk ke dalam kategori pola hubungan “Konsultatif”.
Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian (APBN-APBD) Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2022 mencapai Rp20.179,96 miliar, naik sebesar 19,85% dibanding Tahun 2021 dengan kontribusi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.626,12 miliar dan Pemerintah Daerah sebesar Rp22.285,88 miliar serta proses eliminasi akun-akun resiprokal. Sementara pada sisi belanja, Belanja Konsolidasian (APBN-APBD) Tingkat Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2022 mencapai Rp34.972,46 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,47% dibanting tahun 2021, belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp29.345,75 miliar dan pemerintah daerah Rp21.358,74 miliar, serta proses eliminasi atas akun-akun resiprokal.
Analisis selengkapnya seputar “Capaian Kinerja Ekonomi dan Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2022” dapat diunduh di Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2022 pada tautan berikut: https://linktr.ee/KFRKalbar