Dalam rangka mendukung sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta kaitannya dalam pencapaian target/sasaran pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat bertugas menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) yang diterbitkan setiap triwulan.
Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome-nya yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Substansi penajaman KFR juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas analisis dengan tujuan:
1. Mempertajam analisis korelasi/transmisi fiskal (fungsi APBN dan APBD: alokasi, distribusi, stabilisasi) dalam perekonomian; serta
2. Mempertajam analisis dampak/tematik atas peran fiskal (APBN dan APBD) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
KFR terdiri atas beberapa analisis diantaranya analisis ekonomi regional yang berisi data kondisi dan analisis perekonomian dan kesejahteraan regional seperti PDRB berdasarkan pengeluaran dan sektor/lapangan usaha, kontribusi dan pertumbuhan sektor/lapangan usaha terhadap PDRB dan fiskal, inflasi, serta indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan (rasio gini), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada KFR ini juga memaparkan analisis fiskal regional yang terdiri dari ringkasan dan analisis atas realisasi APBN, realisasi APBD, realisasi anggaran pendapatan dan belanja konsolidasian, serta analisis permasalahan dan solusinya.
Sebagai suatu hasil kajian, informasi yang tertuang dalam KFR diarahkan untuk menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) secara luas baik di pusat maupun daerah.
![]() |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||