Pontianak – APBN terus menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga Semester I Tahun 2026, sejumlah program strategis pemerintah menunjukkan perkembangan yang signifikan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, hingga pembiayaan usaha dan perumahan.

Hingga 22 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.009.284 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Seiring meningkatnya cakupan program, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama Balai Diklat Keuangan Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ. Inovasi ini membantu SPPG dalam melaksanakan pembukuan, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan secara tertib dan akuntabel.

Selain MBG, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga terus diperluas. Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 441.240 masyarakat atau 7,6% dari total sasaran telah memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pelaksanaan CKG di seluruh puskesmas serta memperkuat promosi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target.

Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp2,9 miliar hingga Juni 2026. Dana tersebut digunakan untuk pengelolaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan layanan pendidikan. Program telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang serta didukung pembangunan prasarana pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.

APBN juga memperkuat sektor kelautan melalui pengembangan Kampung Nelayan dengan realisasi anggaran lebih dari Rp6,05 miliar untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sementara itu, usulan pengembangan Kampung Nelayan tahun 2026 masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi di sejumlah daerah.

Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur atau 57,99% dari plafon tahun 2026. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar sebesar Rp298,65 miliar.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terus meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni. Hingga Juni 2026, penyaluran FLPP mencapai Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah terealisasi sebesar Rp78,10 miliar kepada 14.170 debitur.

Melalui berbagai program tersebut, APBN terus diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Pontianak – Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Barat hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76% dari target, meningkat 25,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyampaikan bahwa kinerja APBN tetap terjaga seiring dengan kondisi perekonomian daerah yang terus menunjukkan ketahanan.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 6,14% (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28%, sementara tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,97%. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencapai 176,87, tertinggi di Pulau Kalimantan, serta neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus.

Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun atau tumbuh 27,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,88 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp466,79 miliar yang tumbuh 44,67% secara tahunan. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp667,45 miliar atau meningkat 6,48%.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp14,15 triliun atau 51,39% dari pagu, meningkat 4,77% dibandingkan Semester I 2025. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,42 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp8,73 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Rahmat Mulyono menegaskan bahwa kualitas belanja negara menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Transfer ke Daerah juga terus mendukung pelayanan publik melalui penyaluran Dana Desa kepada 2.035 desa pada Tahap I dan 322 desa pada Tahap II. Selain itu, dana BOS telah disalurkan kepada 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di Kalimantan Barat. Selanjutnya sinergi antara APBN dan APBD diharapkan terus memperkuat pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi sehingga manfaat belanja negara dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sobat Intress,
Kinerja anggaran negara bergerak lebih cepat periode ini untuk mendukung pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pemanfaatannya hadir langsung di tengah masyarakat, mulai dari operasional sekolah, tunjangan guru, dukungan operasional aparatur daerah, hingga pemulihan pascabencana di Sumatera dan kesiapan infrastruktur olahraga nasional dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang aman.

Hingga 30 Juni 2026, penerimaan pajak di Kalimantan Barat mencapai Rp5,88 triliun, atau 38,43% dari target tahun 2026, tumbuh 26,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat fondasi perekonomian di Kalimantan Barat. Dari pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, penerimaan pajak terus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan bersama.

📊 Kinerja APBN Kalimantan Barat Tetap Terjaga, Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

Hingga 31 Mei 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp5.646,04 Miliar (33,64%), sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp11.283,14 Miliar (41,64%) yang dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta berbagai program prioritas nasional di Kalbar.

Pontianak, 24 Juni 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion “Forum Konsultasi Publik” Tahun 2026 sebagai media komunikasi dan interaksi antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perbendaharaan, menjaring masukan dan harapan dari pengguna layanan, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Pontianak, 24 Juni 2026 — Di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan fluktuasi harga komoditas, APBN terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pembangunan nasional. Di Kalimantan Barat, kinerja APBN hingga 31 Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang tetap terjaga melalui peningkatan penerimaan negara, penyaluran belanja pemerintah, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Pada Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Juni Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 24 Juni 2026, disampaikan bahwa Pendapatan Negara di Kalimantan Barat telah terealisasi sebesar Rp5.646,04 miliar atau 33,64 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp11.283,14 miliar atau 41,64 persen dari pagu. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa APBN terus bekerja sebagai instrumen fiskal yang mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Penyaluran Gaji ke-13 membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mendukung biaya pendidikan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Melalui Gaji ke-13, APBN terus hadir mendukung kesejahteraan dan menjaga roda perekonomian tetap bergerak di Kalimantan Barat.

#IndonesianTreasury #DJPbHAnDAL #DJPbKalbarPRIMA
————————————
©️ Kanwil DJPb Kalimantan Barat 2026
🌎 https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id/
📱 Media Sosial :
Instagram @djpbkalbar
Twitter @djpb_kalbar
Fb & Youtube : Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Pontianak, 26 Mei 2026 — Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia melalui dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ekonomi nasional masih terjaga dengan dukungan konsumsi domestik, investasi, dan peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat.