Pontianak, 2 Desember 2022 – APBN Tahun Anggaran 2023 telah diundangkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Tema dari kebijakan fiskal di tahun 2023 adalah “Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

Singkawang (30/11/2022), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II melaksanakan kegiatan Survei dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester II Tahun 2022. Survei dalam rangka monitoring Kredit Usaha Rakyat ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pemberian subsidi, mengetahui dampak pelaksanaan program KUR, dan melakukan pengawasan tekait pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan survei ini dilaksanakan terhadap debitur di wilayah Kota Singkawang.

Pontianak (14/11/2022) - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro, menghadiri agenda Pengukuhan Serentak 8 TPAKD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Acara ini diselenggarakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Pontianak.

Pontianak, 22 Oktober 2022 – Serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Oeang RI (HORI) ke-76 tahun 2022 telah dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup Kementerian Keuangan Kalimantan Barat. Mulai dari pertandingan olahraga (tenis meja, bulu tangkis, futsal, e-sport), donor darah, bakti sosial, hingga kompetisi seni (lomba karaoke, stand up comedy, dan fotografi). Sebagai puncak kegiatan dalam memperingati HORI ke-76, Kemenkeu Satu Kalbar berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Kalbar, dan Bank BSI), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan BMT UGT Nusantara) menyelenggarakan acara puncak di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu (22/10/2022).

Pontianak, 8 September 2022 – Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan publikasi atas hasil analisis dalam Kajian Fiskal Regional (KFR), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2022 secara hybrid dengan tema “Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat”. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan secara daring di Zoom Meeting Conference serta disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Kanwil DJPb Kalbar.

Sejak tahun 2016 hingga 2021 capaian UHH Provinsi Kalimantan Barat berada di angka 69,90 sampai 70,76 meskipun capaian ini terus naik setiap tahunnya, namun angka ini masih berada di bawah capaian UHH Nasional yang berada di kisaran 70,90 hingga 71,57. Capaian UHH terendah di Kalimantan Barat sepanjang 2016 hingga 2021 terdapat di Kabupaten Kayong Utara, disusul oleh Kabupaten Sambas. Capaian tertinggi UHH Kalbar di raih oleh Kabupaten Bengkayang dengan rentang UHH berada di poin 73,01 sampai 73,84, serta satu kabupaten dengan capaian UHH yang hampir sama dengan UHH Provinsi yaitu Kabupaten Kubu Raya.

Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat, sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78% (c-to-c), dengan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 231.321,16 (miliar rupiah), dan PDRB per kaita sebesar 42.282,90 (ribu rupiah). Selain itu, tingkat suku bunga di Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,5% dengan tingkat inflasi 1,45%, dan nilai tukar sebesar Rp14.265,00.

Dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD), visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Pada kepemimpinan 5 (lima) tahun mendatang percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama.