Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja atau yang biasa disebut LAKIN, sehingga

PONTIANAK (19/11/2021) Kakanwil DJPb Kalimantan Barat menghadiri acara Penutupan Inkubator Bisnis Bank Indonesia (INKUBBI 2021) yang berlokasi di Grand Mahkota Hotel, Pontianak. Acara ini dihadiri oleh Kepala DInas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat, Kabag Pengawasan LJK, OJK Kalbar, dan para pelaku UMKM terpilih yang telah mengikuti agenda INKUBBI selama 2 pekan.

PONTIANAK (19/11/2021) Kakanwil DJPb Kalimantan Barat yang sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat, Bp. Imik Eko Putro

Pontianak (18/11/2021) Bp. Imik Eko Putro @imikekoputro, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sekaligus selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalimantan

Pontianak, 17/11/2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengadakan FGD bertemakan Langkah-Langkah Akhir Tahun Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui zoom

Kemenkeu Satu : Kunjungan Ke Pegawai KPP Sintang Terdampak Banjir

[KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN III TAHUN 2021]

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hadir untuk membantu para pelaku usaha ultra mikro dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat serta menambah jumlah

Ketapang (2/11/2021) - Bertempat di Kantor Bupati Ketapang, Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan penyerahan piagam dan plakat kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).