Pontianak, 1 Maret 2023 - Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Perluasan Pembayaran Common Expenses Fase 3 melalui Platform Pembayaran Pemerintah Tahun 2023 oleh Tim Direktorat Sistem Perbendaharaan di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu, 01 Maret 2023.
Diawali pengantar dari Perwakilan Kanwil DJPb Kalimantan barat, yaitu Bapak Suwajianto Kepala Bagian Umum kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan pemaparan materi di sampaikan oleh Perwakilan Direktorat Sistem Perbendaharaan yaitu, Bapak Seti Guatama bersama dengan Manajer Revenue Rahmada Mulia WM dari PT PLN (Persero) dan Manager billing compliance &invoicing - Oga aulia dari PT. Telkom. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan transaksi perdana Pembayaran Common Expenses, Fase 3 dengan peserta piloting : DJBC,DJKN,DJP, dan BPPK di Kalimantan Barat dengan jumlah satker sebanyak 19 satker.
Tujuan kegiatan tersebut adalah
-untuk memastikan kelancaran perluasan layanan pembayaran common expenses di wilayah Kalimantan Barat.
-Melakukan komunikasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kesiapan satker dalam rangka perluasan layanan pembayaran common expenses melalui PPP
-Membangun intimacy dengan PLN dan Telkom setempat
-Indepth interview dengan satker piloting fase 3
-Melakukan ekspos analisis data PPP
-Mengukur kemanfaatan PPP melalui survei kebermanfaatan
-Sebagai implementasi kegiatan kolaborasi Kemenkeu satu Transformasi Kelembagaan dengan melibatkan para change agent lingkup satker piloting di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
Sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dalam PMK 204/PMK.05/2020 yang saat ini sudah direvisi dengan PMK 182/PMK.05/2022, bahwa untuk perluasan layanan pembayaran common expenses Tahap I Fase 3 pada PPP dijadwalkan dimulai pada Februari 2023. Kondisi Saat ini pada Senin 27 Februari 2023, sudah dilaksanakan pendampingan perekaman perdana ID Pel , masih berproses sd 1 Maret 2023.
