Judul:
AMOI-ANTIK ( )

Deskripsi:
Pada kantor layanan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik di KPPN maupun di Kanwil tentunya terdapat banyak sekali perangkat TIK yang digunakan. Berbagai macam perangkat TIK ini semestinya ditatausahakan dan dikelola dengan baik dan terstruktur. Dalam penatausahaannya belum terdapat suatu database yang menyediakan data perangkat TIK pada KPPN dan Kanwil dengan detail spesifikasi yang memadai dan akurat sesuai kondisi yang ada.

Perangkat TIK yang digunakan pada kantor layanan baik Kanwil maupun KPPN tentunya juga harus memenuhi standarisasi yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat, tetapi terdapat perbedaan data pemenuhan standarisasi yang diklaim KPPN dan yang dimiliki oleh Kanwil dan Kantor Pusat. Oleh karena itu diwujudkanlah inovasi aplikasi AMOI- ANTIK ini untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Aplikasi AMOI-ANTIK ini menyediakan basis data perangkat TIK seluruh kantor vertikal DJPb lingkup Provinsi Kalimantan Barat dengan tingkat detail yang memadai. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini dibuat semaksimal mungkin untuk bisa mengakomodir segala kebutuhan data terkait perangkat TIK di seluruh kantor vertikal.

Judul:
AKCAYA (Aplikasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tepercaya)

Deskripsi:
Inovasi Akcaya Desa adalah dashboard yang menampilkan data transfer ke daerah (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa) Provinsi Kalimantan Barat. Penerapan Inovasi September 2022. Inovasi Akcaya Desa dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada pihak eksternal yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Namun dalam hal mempromosikan manfaat serta kegunaan dari aplikasi ini, perlu kolaborasi dengan KPPN dan Pemda untuk mengenalkan aplikasi ini pada OPD yang terlibat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. Dampak yang dirasakan oleh Stakeholder dapat secara langsung memantau dan mengawasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada daerah se-Provinsi Kalimantan Barat.

Judul:
SiANTAN LK UAKBUN-D (Aplikasi Penyusunan, Telaah, dan Penilaian LK UAKBUN-D)

Deskripsi:
Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang disusun oleh setiap unit akuntansi Tingkat UAKKBUN (Kanwil) dan UAKBUN-D (KPPN) harus dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan atas pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya.

Ada 4 (empat) karakter kualitatif yang diatur dalam PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah agar suatu laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Judul:
KAPUAS (Aplikasi Kompilasi Performa Utama Belanja Satker)

Deskripsi:
Kapuas merupakan tools yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran pada level wilayah, pimpinan wilayah Kementerian/Lembaga mengetahui kinerja realisasi belanja seluruh satker di lingkungannya dan jika diperlukan melakukan akselerasi realisasi belanja.
Kelompok pengguna terdiri dari Kanwil DJPB dan KPPN selaku BUN serta Korwil K/L dan Satker selaku pengguna Anggaran. Masing-masing pengguna memerlukan akun dan login serta disediakan menu-menu sesuai kewenangannya. Aplikasi ini juga dapat diakses oleh guest namun hanya berisi informsi umum.
Secara umum, informasi kinerja ini bermanfaat untuk penilaian kinerja dalam rangka pemberian reward dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk langkah-langkah percepatan belanja.

Judul:
WA-INSPHIRASI (Whatsapp Informasi Penyelesaian Hibah dan Revisi)

Deskripsi:
WA-INSPHIRASI merupakan SOP yang menggambarkan proses pemberian informasi penyelesaian revisi dan penerbitan nomor register hibah yang diajukan oleh Satker melalui platform WhatsApp Business Kanwil DJPb Kalbar (satu pintu). WA-Insphirasi merupakan akronim dari WhatsApp Informasi Penyelesaian Hibah dan Revisi. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan informasi penyelesaian revisi secara aktual dan realtime. Selain itu, inovasi ini bertujuan agar satuan kerja dapat memperoleh informasi terkait dengan penyelesaian revisi dan penerbitan nomor register hibah yang diajukan secara actual dan realtime, sehingga satuan kerja dapat langsung melakukan tindak lanjut atas informasi yang didapat dan juga meminimalisasi kesalahan persepsi satker terkait dengan monitoring penyampaian revisi maupun hibah, sehingga keterlambatan penyampaian revisi maupun hibah dapat diatasi.