Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat, sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78% (c-to-c), dengan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 231.321,16 (miliar rupiah), dan PDRB per kaita sebesar 42.282,90 (ribu rupiah). Selain itu, tingkat suku bunga di Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,5% dengan tingkat inflasi 1,45%, dan nilai tukar sebesar Rp14.265,00.

Dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD), visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Pada kepemimpinan 5 (lima) tahun mendatang percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama.

PONTIANAK (15/03/2022) – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat patut berbangga atas prestasi yang diperoleh dalam hal pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan atas pelaksanaan Laporan Barang Milik Negara terbaik tahun 2021 di wilayah kerja Kanwil

Pontianak (10/03/2022) UMKM! pilar penting perekonomian Indonesia. UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah menempati bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa tahun terakhir, UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah memfasilitasi UMKM di Indonesia dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja atau yang biasa disebut LAKIN, sehingga

PONTIANAK (19/11/2021) Kakanwil DJPb Kalimantan Barat menghadiri acara Penutupan Inkubator Bisnis Bank Indonesia (INKUBBI 2021) yang berlokasi di Grand Mahkota Hotel, Pontianak. Acara ini dihadiri oleh Kepala DInas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat, Kabag Pengawasan LJK, OJK Kalbar, dan para pelaku UMKM terpilih yang telah mengikuti agenda INKUBBI selama 2 pekan.

PONTIANAK (19/11/2021) Kakanwil DJPb Kalimantan Barat yang sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat, Bp. Imik Eko Putro

Pontianak (18/11/2021) Bp. Imik Eko Putro @imikekoputro, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sekaligus selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalimantan