Salah satu tujuan pembangunan Kalimantan Barat adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat, sebagaimana pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.
Ekonomi Kalimantan Barat kumulatif Triwulan-II 2022 terhadap kumulatif Triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,05% (c-to-c) dan (y-on-y), dan mengalami kontraksi sebesar 0,36% (q-to-q). Perekonomian Kalimantan Barat Triwulan I-2022 (y-on-y) yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp61.302,23 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp36.070,05 miliar.
Pada Juni 2022 inflasi Kalimantan Barat sebesar 0,09 persen (gabungan 3 kota). Pontianak dan Sintang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,49 persen. Singkawang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Tingkat inflasi tahun kalender pada Juni 2022 sebesar 3,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,31 persen. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2022 mencapai 350 ribu jiwa atau sekitar 6,73 persen dari total penduduk, angka ini turun dibanding dengan Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 367 ribu jiwa. Sementara rasio gini Kalbar pada Maret 2022 berada di angka 0,314 turun sebesar 0,001 poin dari periode sebelumnya September 2021 (0,315) namun naik sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 (0,313).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Februari 2022 sebesar 4,86 persen, turun 0,87 persen dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk bekerja naik sebanyak 191,31 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 14,62 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Juni 2022 di Kalimantan Barat sebesar 137,59 poin, turun sebesar 0,33 persen dibanding NTP Mei 2022. Sementara NTN Kalbar dihitung dari NTP Subsektor Perikanan adalah sebesar 104,66, naik sebesar 0,20 persen.
Pada sisi fiskal regional, sampai dengan Triwulan II 2022 alokasi dana APBN dan APBD masih sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian serta untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi penerimaan pendapatan Kalimantan Barat mulai tumbuh seiring melandainya kasus positif Covid-19. Secara umum apabila dibandingkan dengan realisasi APBN pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Juni 2021), realisasi pendapatan negara pada APBN Kalimantan Barat sampai dengan akhir Juni atau Triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan, yaitu sebesar 70,45%, dimana seluruh komponen pendapatan mengalami pertumbuhan realisasi yang positif kecuali pada pos pendapatan cukai dan pajak lainnya. Sementara pada sisi belanja negara mengalami pertumbuhan realisasi negatif sebesar 2,5% yang disumbang oleh pertumbuhan negatif pada realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 2,98% dan pertumbuhan positif pada realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 5,57%.
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp24.319,64 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp25.398,77 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp1.079,14 miliar. Sampai dengan akhir Triwulan II 2022, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp9.903,11 miliar atau sekitar 40,72%. Pada sisi belanja, realisasi APBD sampai dengan Triwulan II 2022 sebesar Rp7.153,77 miliar atau baru sekitar 28,17%. Dengan kondisi ini, maka terdapat surplus sebesar Rp2.749,34 miliar, dengan total pembiayaan sebesar negatif Rp57,67 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp2.552,40 miliar.
Banyak faktor yang mengakibatkan capaian belanja daerah dalam APBD belum optimal, salah satunya disebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan kontraktual, lantaran kegiatan fisik yang dianggarkan OPD masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED). Faktor lainnya dipicu oleh adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan, serta beberapa jenis belanja pengadaan konstruksi belum tercatat pada jurnal belanja.
Pada periode Triwulan II-2022, realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian Tingkat Wilayah Kalimantan Barat mencapai Rp9.127,13, dengan realisasi pada sisi Belanja Konsolidasian sebesar Rp12.567,36 miliar, sehingga terdapat defisit konsolidasian sebesar Rp3.440,23 miliar. Pada sisi pembiayaan terdapat net pembiayaan sebesar negatif Rp57,67 miliar sehingga menghasilkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp3.497,90 miliar, angka SiKPA ini turun sebesar 38,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Triwulan II-2021).
Untuk mengakselerasi penyerapan APBD yang optimal sampai dengan akhir tahun 2022 perlu adanya langkah-langkah strategis. Tingginya SiLPA setidaknya mencerminkan perencanaan yang tidak akurat atau bahkan masih adanya idle cash karena penyerapan yang belum optimal. Manajemen kas yang lebih efektif dapat memberikan solusi terhadap tingginya SiLPA di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk membantu perumusan kebijakan belanja APBN dan APBD, perlu dilakukan analisis in-depth untuk mengidentifikasi berapa belanja APBN dan APBD yang diterima oleh masyarakat berpendapatan rendah (lowest-income), berpendapatan menengah (midle income), dan berpendapatan tertinggi (highest-income).
Kajian selengkapnya dapat diunduh pada tautan berikut:
http://bit.ly/KFRKalbarTWII-2022
Serial Kajian Fiskal Regional (KFR) Kalimantan Barat dapat diakses di: