Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78% (c-to-c), dengan total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 231.321,16 (miliar rupiah), dan PDRB per kaita sebesar 42.282,90 (ribu rupiah). Selain itu, tingkat suku bunga di Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 3,5% dengan tingkat inflasi 1,45%, dan nilai tukar sebesar Rp14.265,00.
Menilik capaian indikator kesejahteraan, sejak tahun 2017 hingga 2021, capaian IPM Kalimantan Barat tidak pernah lebih tinggi daripada rata-rata nasional, capaian IPM Kalbar tahun 2021 adalah 67,90. Namun demikian, sejak tahun 2017 hingga 2021 IPM di Kalimantan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 354 ribu jiwa atau sekitar 6,84 persen dari total penduduk, angka ini turun dibanding dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 370,71 ribu jiwa. Secara nasional, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat masih dibawah rata rata nasional. Nilai rasio gini Kalbar berdasarkan data BPS September 2021 tercatat masih berada di bawah rata-rata rasio gini nasional yaitu sebesar 0,315.
Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional selama kurun waktu 2017-2021. Namun demikian, meskipun Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) fluktuatif sejak tahun 2017, tingkat pengangguran terus meningkat sejak 2018 hingga 2021, lonjakan tertinggi ada di tahun 2020 saat pandemi mulai melanda, dan di tahun 2021 meskipun tingkat pengangguran kembali naik namun kenaikannya hanya 0,01% dan cenderung lebih terkendali dibanding tahun sebelumnya, yaitu berada di angka 5,82%. Berdasarkan data BPS, NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTN (Nilai Tukar Nelayan) Kalimantan Barat terus meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021, yaitu sebesar 128,68 untuk NTP dan 105,10 untuk NTN pada tahun 2021.
Dengan menggunakan tiga jenis analisis terkait sektor unggulan dan potensial yaitu Klassen Typology Method, location quotient, dan analisis shift share, sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor unggulan di Kalimantan Barat menyumbang penerimaan Kalimantan Barat sebesar Rp1.646,34 Miliar atau 20,61% dari total penerimaan pajak di Kalimantan Barat tahun 2021. Pertumbuhan penerimaan tersebut didorong oleh ekspor langsung minyak kelapa sawit produk Kalimantan yang menyebabkan tingginya penerimaan pada sektor Bea Keluar serta adanya kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional. Alokasi belanja untuk program yang berhubungan dengan sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp509,954 Miliar dari pendanaan APBD dan Rp1,792 Triliun dari APBN.
Belanja untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar Rp453,626 Miliar untuk belanja APBN dan Rp288,382 Miliar belanja APBD. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp9,286 Triliun dari APBN dan Rp8,771 Triliun dari APBD. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar Rp224,338 Miliar dari sisi APBN dan Rp4,064 Triliun dari segi belanja APBD.
Sementara untuk sektor potensial daerah, terdapat 3 sektor potensial di Provinsi Kalimantan Barat yaitu: Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang pendapatan pajak terbesar yaitu 15,89% atau sebesar Rp1024,58 Miliar pada tahun 2021. Sektor Industri Pengolahan mendapatkan porsi belanja APBN sebesar Rp16,936 Miliar dan sebesar Rp46,077 Miliar dari pemerintah daerah. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memperoleh Rp10,338 Miliar dari belanja APBN dan Ro93,838 Miliar dari belanja APBD Kalbar.
Pada harmonisasi Belanja KL dengan TKDD secara umum keberadaan output dari Belanja K/L maupun TKDD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) telah selaras antara output diantara keduanya. Perbedaan yang tejadi lebih disebabkan terdapat perbedaan tujuan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Kementerian/Lembaga dan TKDD, sehingga dihasilkan capaian output dengan satuan yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan.
Dalam kaitannya antara belanja K/L dan Daerah pada tahun 2021 dengan major project sebagaimana terdapat pada Prioritas Nasional dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas major project yang berkaitan dengan kebutuhan daerah masyarakat dapat ditemukan output baik pada belanja Pemerintah Pusat maupun belanja Pemerintah Daerah, namun pada major project yang merupakan pembangunan infrastruktur strategis belum dapat ditemukan korelasi/hubungan output dengan belanja K/L maupun Belanja Daerah tahun 2021.
Analisis selengkapnya seputar indikator ekonomi markro, kesejahteraan, sektor unggulan dan potensial Kalimantan Barat serta harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diunduh di Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2021 pada tautan berikut: bit.ly/KFRKalbar-2021
