Dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD), visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Pada kepemimpinan 5 (lima) tahun mendatang percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama.
Dalam mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi ekonomi, Pemda Provinsi Kalbar dihadapkan pada tingginya angka pengangguran. Dari sisi Sosial Kependudukan permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sisi kondisi geografis, Kalimantan Barat merupakan daerah dengan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Sehingga hal ini membuat kondisi geografis Provinsi Kalbar yang sulit dijangkau dan terisolir. Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan menjadikan wilayah Kalimantan Barat menjadi wilayah rawan bencana. Sehingga dalam merencanakan pembangunan wilayah, Pemda Provinsi Kalimantan Barat harus tetap memperhatikan risiko bencana serta dilakukan mitigasi bencana.
Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Barat memperoleh alokasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp11,01 triliun dengan realisasi Rp10,59 triliun. Sementara dari sisi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi sebesar Rp18,46 triliun. Pendapatan negara terealisasi Rp10,65 triliun atau 127,43 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat Rp2,56 triliun atau 31,74 persen dibanding pendapatan tahun 2020. Dari sisi belanja negara, alokasi anggaran untuk Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp28,76 triliun yang terbagi dalam belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp11,01 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp17,75 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,59 triliun, sedangkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi Rp18,48 triliun. Dengan demikian, APBN Kalimantan Barat Tahun 2021 mengalami kondisi defisit sebesar Rp18,42 triliun.
Pada APBD Kalimantan Barat, di tahun 2021 total realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp26,33 triliun atau sekitar 101,52% dari target, tumbuh sebesar 13,49% dari tahun sebelumnya. Dari tiga komponen pendapatan daerah, kontribusi terbesar masih berada pada pos Pendapatan Transfer dengan kontribusi sebesar Rp21,07 triliun atau sekitar 80% dari total pendapatan daerah, disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3% dari total pendapatan. Total realisasi belanja daerah dalam APBD Kalbar 2021 adalah Rp25,76 triliun atau 95,22% dari total pagu belanja sebesar Rp27,05 triliun, angka ini naik sebesar 9,39% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kondisi ini, APBD Kalbar Tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp574,13 miliar ditambah realisasi pembiayaan sebesar Rp1,34 triliun, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp1,91 triliun.
Kebijakan fiskal pemerintah melalui belanja pemerintah pusat dan daerah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator kesejahteraan adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terbentuk dari tiga dimensi yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Tingkat Hidup Layak/Ekonomi (pengeluaran per-kapita penduduk). Realisasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat fungsi pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pendidikan Kalimantan Barat. Adapun faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan juga Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Indikator Kesehatan faktor paling mempengaruhi adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan. Selama 2017-2021, IPM Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,40 persen per tahun dari 66,26 pada tahun 2017 menjadi 67,90 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena Pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil per kapita. Namun IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 masih dibawah 4,39 poin dari IPM Nasional tahun 2021 yaitu sebesar 72,29 dan juga masih dibawah 1,78 poin dari target IPM dalam RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 69,68.
Analisis selengkapnya seputar peran fiskal dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diunduh di Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2021 pada tautan berikut: bit.ly/KFRKalbar-2021