Pontianak – Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Barat hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,01 triliun atau 41,76% dari target, meningkat 25,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyampaikan bahwa kinerja APBN tetap terjaga seiring dengan kondisi perekonomian daerah yang terus menunjukkan ketahanan.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 6,14% (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28%, sementara tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,97%. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencapai 176,87, tertinggi di Pulau Kalimantan, serta neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus.
Pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,34 triliun atau tumbuh 27,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,88 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp466,79 miliar yang tumbuh 44,67% secara tahunan. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp667,45 miliar atau meningkat 6,48%.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp14,15 triliun atau 51,39% dari pagu, meningkat 4,77% dibandingkan Semester I 2025. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,42 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp8,73 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Rahmat Mulyono menegaskan bahwa kualitas belanja negara menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Transfer ke Daerah juga terus mendukung pelayanan publik melalui penyaluran Dana Desa kepada 2.035 desa pada Tahap I dan 322 desa pada Tahap II. Selain itu, dana BOS telah disalurkan kepada 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di Kalimantan Barat. Selanjutnya sinergi antara APBN dan APBD diharapkan terus memperkuat pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi sehingga manfaat belanja negara dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
