Pontianak, 24 Juni 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion “Forum Konsultasi Publik” Tahun 2026 sebagai media komunikasi dan interaksi antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perbendaharaan, menjaring masukan dan harapan dari pengguna layanan, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Harmono, dengan menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, dan Kepala KPPN Pontianak, Eko Erifianto, sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademisi, sektor perbankan, pelaku usaha, media massa, perwakilan masyarakat, hingga para pengguna layanan dan mitra kerja DJPb.
Dalam sambutannya, Rahmat Mulyono menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta saran terhadap layanan yang diberikan. Menurutnya, forum ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat, sehingga tercipta pemahaman yang selaras mengenai kebijakan yang diterapkan, manfaat dan dampaknya, serta langkah-langkah penyelesaian atas berbagai kendala yang dihadapi. Dengan adanya dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Peserta forum mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai profil, tugas, dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang membawahi enam KPPN, yaitu KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, KPPN Sanggau, KPPN Sintang, KPPN Putussibau, dan KPPN Ketapang. Selain menjalankan fungsi utama di bidang perbendaharaan negara, Kanwil DJPb Kalimantan Barat juga berperan sebagai Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisory yang mendukung pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah.
Pada sesi pemaparan layanan, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bagi satuan kerja dan para pemangku kepentingan. Layanan tersebut mencakup pengesahan revisi DIPA Kementerian/Lembaga di daerah, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP yang tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian Uang Persediaan (UP) yang melebihi batas ketentuan pelaksanaan APBN.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kanwil DJPb Kalimantan Barat terus melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain penyederhanaan proses bisnis, penyediaan template dokumen layanan yang lebih mudah digunakan, pembentukan kanal koordinasi melalui narahubung yang responsif, penguatan layanan berbasis digital, serta penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan. Berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kanwil DJPb Kalimantan Barat untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Komitmen tersebut didukung dengan capaian Indeks Survei Kepuasan Pelanggan Layanan yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Nilai indeks tercatat sebesar 4,72 pada tahun 2021, 4,67 pada tahun 2022, meningkat menjadi 4,86 pada tahun 2023, 4,90 pada tahun 2024, dan 4,8 pada tahun 2025. Peningkatan kualitas layanan tersebut sejalan dengan keberhasilan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Selain menjadi wadah dialog mengenai peningkatan kualitas layanan publik, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN serta gambaran terkini kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan mengenai peran APBN dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 31 Mei 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat telah mencapai Rp5,646 triliun atau 33,64 persen dari target sebesar Rp16,784 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp11,283 triliun atau 41,64 persen dari pagu anggaran sebesar Rp26,813 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta aktivitas perekonomian di daerah.
Berdasarkan perkembangan tersebut, APBN Regional Kalimantan Barat mencatatkan defisit sebesar Rp5,637 triliun. Meski demikian, kondisi ini menunjukkan perbaikan yang cukup positif karena nilai defisit tersebut telah menyempit sebesar 8,79 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan kinerja fiskal daerah yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan negara serta pengelolaan belanja yang semakin efektif.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp4,759 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak didukung oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 53,71%. Sementara itu, kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 26,48%. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp321,53 miliar, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp565,29 miliar. Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan capaian PNBP tertinggi, yaitu sebesar Rp125,2miliar atau 35,78% dari target yang ditetapkan. Dari sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,886 triliun, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah telah mencapai Rp7,397 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima transfer terbesar secara nominal dengan realisasi sebesar Rp1,148 triliun, sementara Kota Singkawang mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 47,21%.
Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, forum ini juga menyampaikan perkembangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Hingga April 2026, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 1.008.054 penerima yang dilayani oleh 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Capaian ini menunjukkan progres yang menggembirakan, karena telah mencapai sekitar 81 persen dari target yang ditetapkan, yaitu 586 SPPG dan 1.250.037 penerima manfaat.
Dalam rangka mendukung keberhasilan program MBG, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama Balai Diklat Keuangan Pontianak terus mendorong penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat SPPG. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ. Inovasi ini dirancang untuk membantu SPPG dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peserta juga memperoleh informasi mengenai perkembangan Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat. Hingga April 2026, realisasi dukungan anggaran program tersebut mencapai Rp1.347.862.724 yang tersebar di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas. Program ini mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain implementasi Kartu Kredit Pemerintah, pelaksanaan belanja pemerintah, publikasi kinerja APBN, optimalisasi pendapatan daerah, pembinaan UMKM, pelatihan penyusunan laporan keuangan, kerja sama dengan sektor perbankan, dukungan terhadap program prioritas nasional, serta berbagai bentuk pendampingan yang dapat diberikan oleh Kanwil DJPb Kalimantan Barat dan KPPN Pontianak kepada para pemangku kepentingan.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Forum ini juga menjadi sarana untuk mempererat sinergi dan membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
