Analisis Sektor Unggulan dan Potensial Daerah
Berdasarkan perhitungan keterkaitan antar sektor di Kalimantan Barat, sektor dengan keterkaitan ke belakang (backward linkage) terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (1,856) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) terbesar yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (2,099) sehingga menjadi sektor penggerak bagi sektor lainnya. Besarnya nilai pada sektor pengadaan listrik dan gas karena semua sektor memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap energi yang menjadi sumber utama kehidupan manusia modern. Simulasinya adalah adanya jika terjadi peningkatan permintaan akhir (Rp 1 juta) pada sektor pengadaan listrik dan gas, maka sektor ini akan membutuhkan input tambahan dari sektor lainnya termasuk sektor pengadaan listrik dan gas itu sendiri untuk proses produksi/ouput sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp 1,856 juta satuan secara langsung dan jika terjadi peningkatan pada permintaan akhir (Rp 1 juta), maka output sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dialokasikan secara langsung pada sektor lainnya atau pada sektor itu sendiri akan meningkat sebesar Rp 2,099 juta.
Dukungan investasi yang bersumber dari PMDN tahun 2022 sebesar Rp 6.414.674,4 juta yang terealisasi pada 2.262 proyek terjadi penurunan investasi PMDN sebesar 59,54 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp10.773,4 miliar yang terealisasi pada 2.173 proyek. Sebagian besar realisasi PMDN berada di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, kemudian sektor industri makanan, dan sektor pertambangan. 5 (lima) lokasi tujuan investasi tahun 2022, diantaranya Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang. Sektor utama untuk meningkatkan output/pertumbuhan ekonomi daerah dengan berfokus pada sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor utama untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan berfokus pada sektor perdagangan. Sektor utama untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan berfokus pada sektor padat karya, seperti konstruksi dan industri pengolahan.
Alokasi APBN dan APBD masih didominasi oleh pelayanan umum dan kebutuhan administrasi pemerintahan, sementara dukungan pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD pada sektor unggulan masih rendah. Misalnya, pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana penggunaan output dari sektor ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar sektor lainnya, namun dukungan pemerintah masih sangat rendah Begitupun, dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pengadaan listrik dan gas, kecuali sektor konstruksi.
Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pada harmonisasi Belanja KL dengan TKDD secara umum keberadaan output dari Belanja K/L maupun TKDD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) telah selaras diantara keduanya. Perbedaan yang tejadi lebih disebabkan karena adanya perbedaan tujuan kegiatan antara program pada Kementerian/Lembaga dan dengan TKDD, sehingga dihasilkan capaian output dengan satuan yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Namun demikian, secara substansi program-program yang ada di antara keduanya telah selaras dan harmonis.
Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa pada tahun anggaran 2022, namun demikian untuk mengatasi kendala yang dihadapi sinergi dan komunikasi yang intensif telah dilaksanakan oleh KPPN selaku penyalur DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa, BPKAD, Dinas Pemdes dan Dinas Teknis terkait. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi atas ketentuan penyaluran yang diatur pada peraturan sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat waktu.
Pada harmonisasi belanja Pusat dan Daerah pada tahun anggaran 2022 dapat ditemukan korelasi/hubungan output antara belanja Pusat dan Belanja Daerah yang mendukung Prioritas Nasional dan Major Project yang telah ditetapkan pada Provinsi Kalimantan Barat. Dari Pagu Anggaran Belanja Pusat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,7 triliun, Alokasi Belanja Prioritas Nasional pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2,49 triliun atau 23,27 persen, adapun alokasi belanja Prioritas Nasional terbesar adalah PN 5 sebesar Rp1,5 triliun (60,58%) dan alokasi terendah adalah PN 6 sebesar Rp54,25 miliar (2,18%). Sedangkan dari Pagu Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,65 triliun, semuanya terpetakan pada Belanja Prioritas Nasional, pagu anggaran terbesar adalah PN 1 sebesar Rp5,52 triliun (83,13%) dan alokasi terendah adalah PN 6 sebesar Rp277 juta (0,004%).
Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat/Daerah perlu menyelaraskan capaian output dengan satuan yang sama pada setiap kategori sehingga dapat dibandingkan output yang dihasilkan dari Belanja KL maupun TKDD. Pemerintah Daerah melalui instrumen belanja agar menyelaraskan belanja daerah dengan keberadaan infrastruktur prioritas seperti Terminal Kijing, pembangunan smelter dan Kawasan Industri Ketapang serta memanfaatkan keberadaan infrastruktur strategis di daerahnya agar seluruh masyarakat dapat memperoleh dampak ekonomi yang ditimbulkan.Terhadap proyek prioritas yang menggunakan skema pembiayaan swasta, dari sisi fiskal yang bisa dilakukan oleh Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk memperluas akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar program pembangunan yang dicanangkan pada Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Analisis selengkapnya seputar "Analisis Sektor Unggulan dan Potensial Daerah & Analisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” dapat diunduh di Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat Tahun 2022 pada tautan berikut: https://linktr.ee/KFRKalbar