Pontianak (3/2/2021) – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) one on one meeting pembinaan akuntansi pemerintah daerah.
Setelah sehari sebelumnya (2/2/2021), one on one meeting diadakan secara fokus dan intensif dengan Pemerintah Daerah Kayong Utara, kemudian pada Rabu, 3 Februari 2021, one on one meeting dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
FGD dengan tema “Strategi Penyusunan LKPD Tahun 2020 dalam rangka Meraih Opini WTP” dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menyusun LKPD tahun 2020 yang akurat sehingga opini WTP dapat diraih. Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya.
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi. Dalam sambutannya, Edih mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang turut serius memberikan perhatiannya dalam upaya mendukung Pemda Bengkayang dan Kayong Utara dalam rangka meraih opini WTP.
“Kerja sama dan kemauan dari berbagai pihak merupakan kata kunci. Apabila hanya kami yang berkemauan tanpa didukung oleh pihak lain tentu tidak akan efektif. Oleh karena itu, ini adalah forum kita untuk mencurahkan hal-hal yang dianggap perlu untuk didiskusikan sehingga kualifikasi WTP dapat kita raih.”
Sebagai narasumber pada FGD ini, yaitu Ferry Taufik Saleh selaku Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemda, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Dalam kesempatannya, beliau menyampaikan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bengkayang agar dapat meraih opini WTP dari BPK pada LKPD Tahun 2020.
Acara ini juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Drs.Junaidi, MM., Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbKalbarPrima
Kontributor : Luki Ardana