Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, melakukan kunjungan kerja kepada Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (16/03).
Agenda kunjungan kali ini bertujuan untuk melaporkan capaian dan realiasasi APBN serta pembahasan rencana kegiatan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja APBN di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut Kakanwil DJPb Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menyampaikan beberapa realisasi pelaksanaan APBN khususnya Dana Transfer ke Daerah antara lain Penyaluran Dana Desa di Wilayah Kalimantan Barat yang sudah tersalurkan sejumlah Rp200,3 Miliar untuk 536 Desa atau 17.17% dari Pagu Rp2,061 Triliun, selain itu Edih juga menyampaikan Realisasi Dana BOS yang telah terealisasi sebesar Rp353,52 Miliar atau 26.55% dari total pagu sebesar Rp977,91 Miliar dari beberapa capaian realisasi tersebut Edih menyampaikan bahwa perlu upaya percepatan dan dorongan kepada pemerintah daerah dalam melengkapi persyaratan dan realisasi belanja terkait penyaluran dana transefer ke daerah.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Edih mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah dengan mengundang seluruh kepala daerah di Kalimantan Barat “Kegiatan evaluasi diharapkan bisa menjadi dorongan kepada pemda untuk terus meningkatkan tata kelola Dana Transfer.” Selain itu, Edih juga melaporkan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal telah sesuai khususnya dengan tujuan makroekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendukung dan menyambut baik atas usulan kegiatan evaluasi tersebut, Selanjutnya Sutarmidji menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat dan aparatur desa dalam menyikapi pelaksanaan program Dana Desa sehingga berdampak bagi kemakmuran masyarakat desa diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan BUMDes yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Desa. Selain itu Sutarmidji juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) agar kinerja dan kemandirian pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbKalbarPrima
Kontributor : Luki Ardana