Sukadana (1/11/2021) - Bertempat di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka mendukung Kabupaten Kayong Utara meraih opini WTP.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kayong Utara, Citra Duani, Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Dikdik Sadikin, Kepala KPKNL Pontianak dan Kepala KPPN Ketapang. Audiensi juga dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Kalimantan Barat memaparkan strategi dalam meraih opini WTP khususnya dalam pengelolaan aset yang masih menjadi masalah utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Hal ini merupakan upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist.
"Diperlukan kepedulian, kerja keras, kolaborasi, semangat, dan kerja cerdas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kayong Utara." ungkap Imik.
Selanjutnya Imik juga menyampaikan komitmen dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui dengan sinergi dengan Perwakilan BPKP Kalbar dan KPKNL Pontianak dalam pengelolaan aset sebagai upaya penyelesaian tindak lanjut LHP BPK. Selanjutnya melalui kegiatan ini akan dilaksanakan penandatanganan MoU sebagai bentuk sinergi pendampingan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Kanwil DJKN/KPKNL Pontianak.
Bupati Kayong Utara, Citra Duani, menyampaikan apresiasi kepada BPKP Kalbar dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Citra berharap semoga sinergi dari BPKP Kalbar dan DJPb Kalbar untuk mendorong kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat memberikan tambahan energi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerahnya, antara lain dalam menindaklanjuti temuan BPK, secara lebih baik.
#DJPbHandal
#DJPbKalbarPrima
Kontirbutor : Dina Rizky Ramadhani dan Widya Nur Fadila
