Pontianak, 5 April 2023 – Dalam rangka peningkatan kemanfaatan atas hasil analisis dalam Kajian Fiskal Regional (KFR), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat secara hybrid dengan tema “Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Kalimantan Barat”. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan secara daring di Zoom Meeting Conference serta disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Kanwil DJPb Kalbar.
Kegiatan Diseminasi KFR Kalimantan Barat Tahun 2022 dihadiri oleh Tri Budhianto, S.P., M.T., Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb dan dr. Harrisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Kalimantan Barat serta menghadirkan narasumber dari berbagai elemen pemerintah dan akademisi, yaitu: Kukuh Sumardono Basuki (Kepala Kanwil DJPb Kalbar), Nur Asyura Anggini Sari (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar), Moh Wahyu Yulianto (Kepala Badan Pusat Statistik Kalbar) , dan Prof. Eddy Suratman (Regional Economist, Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura).
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi yang termuat dalam Kajian Fiskal Regional yang telah kami disusun Kanwil DJPb Kalbar, juga sebagai sarana pelaporan Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Kalbar berharap bahwa acara Diseminasi ini dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di lingkup Kanwil DJPb Kalbar serta sebagai wadah diskusi/sharing untuk menajamkan data ekonomi dan fiskal regional di lingkup Kalimantan Barat.
Atas Kajian Fiskal Regional yang telah disusun oleh Kanwil DJPb Kalbar dan pemaparan materi dari seluruh narasumber yang hadir dalam acara Diseminasi KFR 2022, Prof. Eddy Suratman selaku Regional Economist Kalimantan Barat mengapresiasi dan menyambut positif hasil analisis yang telah dilakukan. Beliau menambahkan bahwa kualitas dari pembangunan ekonomi memang diukur dari 3 indikator, yaitu seberapa besar mempu menguragi orang miskin, seberapa besar mempu menguragi orang yang menganggur, dan seberapa besar mempu memperbaiki distribusi pendapatan. Dan secara umum, indikator-indikator tersebut telah tercapai oleh Kalimantan Barat di tahun 2022, hanya ada 2 yang belum tercapai yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat inflasi.
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pun juga telah pulih hal ini ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah sama seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Prof. Eddy Suratman juga mengatakan bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah harus memperhatikan dan memanfaatkan bonus demografi yang puncaknya diperkirakan akan dihadapi oleh Kalimantan Barat pada tahun 2025. Untuk menghadapi hal tersebut beberapa faktor yang menentuka adalah Kalbar tidak boleh puas hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam (primer), pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, pelabuhan, bandara), ketersediaan SDM berkualitas (tersertifikasi), birokrasi yang ramah pada pasar (industri) melalui kebijakan fiskal dan non fiskal, dan stabilitas keamanan.
#DJPbHAnDAL
#DJPbKalbarPRIMA