Pontianak, 1 Maret 2024 – Dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN serta sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara rutin melaksanakan Konferensi Pers APBN di setiap bulannya. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tanggal 22 Februari 2024 bahwa ketidakpastian geopolitik masih perlu diwaspadai bersamaan dengan risiko tekanan inflasi, suku bunga global, serta proteksionisme yang menurunkan ekspor.

Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini

Pada Januari 2024 tingkat Inflasi Kalimantan barat adalah 2,75% (year on year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,41. Pada tahun 2024 Ketapang dan Kayong Utara tergabung sebagai kota perhitungan inflasi dari yang sebelumnya hanya terdapat 3 kota di Kalimantan Barat. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi terdapat di Ketapang dengan tingkat inflasi sebesar 4,31% (year on year). Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) per Januari 202 adalah 143,62 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah 100,12. Nilai ekspor dan impor mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya dengan jumlah masing masing $149,21 juta dan $22,34 juta, namun neraca perdagangan Kalimantan Barat masih mengalami surplus.

Pendapatan Negara hingga Maret 2023 Melanjutkan Kinerja Baik

Pendapatan negara dalam APBN Kalimantan Barat menunjukkan kinerja baik hingga 31 Januari 2024. Pendapatan negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp832,46 miliar atau sebesar 6,59% dari target APBN 2024. Pendapatan didominasi oleh pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai masing masing sebesar Rp390,35 miliar dan Rp331,72 miliar. Sektor penerimaan mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi terkontraksi. Sementara itu, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kalimantan Barat mengalami kenaikan signifikan secara year on year dengan realisasi tertinggi pagu akun 425211 (Pendapatan Passport), 425265 (Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dan 425341 (Pendapatan Pelayanan Pertanahan).

Kinerja Penyerapan Belanja yang Tumbuh Positif di Awal Tahun

Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp2.549,59 miliar atau sebesar 9,75% dari total pagu anggaran. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp401,12 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.148,47 miliar. Realisasi belanja APBN tertinggi adalah di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah realisasi sebesar Rp187,91 miliar atau sebesar 11,29% dari total belanja konsolidasi regional Kalimantan Barat.

”Secara keseluruhan realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan secara year on year baik secara nominal maupun presentase. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat” jelas Hery Yulianto, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Kalimantan Barat.

Adapun dari sisi TKDD, TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat s.d 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.148,47 miliar atau 13,90% dari total pagu dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.377,36 miliar. Penyaluran Dana Desa tahun 2024 memiliki earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk dana desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

Sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp288,95 miliar untuk 4.163 Debitur. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp46,03 miliar untuk 512 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp42,68 miliar untuk 674 debitur. Sedangkan jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Januari mencapai 1.701 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp7,49 miliar. Sejalan dengan penyaluran KUR, Kota Pontianak menjadi daerah penyaluran UMi tersebesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp1,02 miliar untuk 234 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp0,96 miliar untuk 207 debitur.