Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Hingga Mei 2024

• Pendapatan negara tercatat sebesar Rp3.437,62 miliar (26,66% dari target) dan belanja APBN sebesar Rp150,86 miliar (28,76% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp5.713,24 miliar.
• Tingkat inflasi di Kalimantan Barat tetap terkendali sebesar 2,72% (year on year) dan masih berada di bawah tingkat inflasi nasional yang sebesar 3%. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Kayong Utara dengan inflasi sebesar 3,06% dan Kota Singkawang menjadi daerah dengan inflasi terendah yaitu sebesar 2,49%. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 151,88 dan 98,63.

Kinerja APBN Regional Kalimantan Barat Tetap Terjaga

• Realisasi pendapatan APBN berada di Rp3.437,62 miliar dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp452 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp91 miliar. Secara kumulatif, seluruh sektor dominan yang meliputi perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan bertumbuh sebesar 0,24% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pos PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan karena terjadinya pergeseran penerimaan tahun lalu (shifting time). Sementara itu pendapatan pada pos Bea Keluar mengalami kontraksi karena pengaruh pelarangan ekspor bijih bauksit dan harga CPO yang masih tergolong rendah (untuk bulan April berada pada kolom 5).
• Realisasi Belanja APBN adalah sebesar Rp9.150,86 miliar atau sebesar 28,76% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3.118,64 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6.032,22 miliar. Pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 23-33% dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp366,06 miliar (33,06%), disusul oleh Kabupaten Sambas sebesar Rp700,05 miliar (32,87%), dan Kabupaten Sintang Rp 792,69 miliar (31,80%).

Pembaharuan Kebijakan Penyaluran TKD untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat

• Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp6.032,22 miliar atau 29,17% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Insentif Fiskal terealisasi masing-masing sebesar Rp4.285,24 miliar, Rp745,67 miliar, 194,41 miliar, Rp803,01 miliar, dan 3,89 miliar. Sementara DAK Fisik belum disalurkan karena menunggu penyampaian syarat salur.
• Anggaran prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Pada Dana Desa 2024, terdapat earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk Dana Desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting. Terdapat pembaharuan peraturan penyaluran dimana alokasi insentif desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dan dalam hal BLT desa tidak dibayarkan karena adanya penurunan jumlah KPM, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya.
• Selanjutnya DAK Nonfisik yang disalurkan meliputi Dana BOS sebesar Rp634,16 miliar untuk 6.528 sekolah, Dana BOP PAUD sebesar Rp29,63 miliar untuk 2.969 sekolah, Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp11,19 miliar untuk 152 sekolah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemetaan Debitur Potensial KUR dan Lembaga Penyalur UMi

• Sampai dengan tanggal 30 April 2024 penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp1.488,0 miliar untuk 20.868 debitur. Kinerja penyaluran KUR mengalami peningkatan sekitar Rp616,24 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) yaitu Rp871,76 miliar.
• Penyaluran KUR terbesar sampai dengan periode ini terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp199,62 miliar untuk 2.265 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp195,45miliar untuk 2.840 debitur.

“Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan dalam penyaluran KUR, termasuk Kabupaten Kayong Utara meskipun hingga periode April 2024 penyaluran KUR pada Kabupaten Kayong Utara masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya” jelas Gunawan Setiono Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

• Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2024 mencapai 7.058 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp30,39 miliar dan mengalami peningkatan sebesar Rp16,03 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023) dengan jumlah penyaluran Rp14,36 miliar.
• Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp4,59 miliar untuk 1.045 debitur dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp3,66 miliar untuk 836 debitur.
• Peningkatan peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam optimalisasi penginputan data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP yang dapat mendorong efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran KUR. Dalam hal pembiayaan UMi, telah dilakukan proses pengusulan dua koperasi sebagai calon penyalur UMi kepada PIP sebagai upaya menambah jumlah lembaga penyalur pembiayaan di Kalimantan Barat.