Pontianak, 28 Oktober 2025 — Konferensi Pers APBN Regional Kalimantan Barat edisi Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat memaparkan perkembangan perekonomian daerah serta realisasi fiskal hingga 30 September 2025.
Secara umum, kinerja ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan indikator sosial ekonomi yang relatif stabil. Gini Rasio tercatat 0,316, lebih rendah dari rata-rata nasional namun tertinggi di antara provinsi se-Kalimantan. Garis kemiskinan mencapai Rp622.882 per kapita per bulan, masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan, dan tingkat kemiskinan Kalbar sebesar 6,16%, di bawah rata-rata nasional 8,47%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 berada pada kategori tinggi yaitu 71,19, meskipun masih di bawah capaian nasional 75,02.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II tahun 2025 tercatat 5.59 (y-on-y), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp81.108,71 miliar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp42.463,86 miliar. Lapangan usaha yang dominan terhadap perekonomian daerah adalah sektor pertanian dengan kontribusi 20,91%, diikuti industri pengolahan 15,66% dan perdagangan besar serta eceran 14,30%. Inflasi Kalbar hingga September 2025 mencapai 1,94% (y-on-y), lebih rendah dibandingkan nasional, dengan inflasi tahun kalender 1,16% dan inflasi bulanan 0,11%. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar menempati posisi keempat tertinggi secara nasional, menandakan peningkatan kesejahteraan petani yang cukup baik.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat hingga 30 September 2025 mencapai Rp8.625,08 miliar atau 69,46% dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp21.330,01 miliar atau 69,21% dari target. Dari komponen pendapatan, penerimaan perpajakan masih terkontraksi 6,41% akibat turunnya realisasi PPh dan PBB masing-masing sebesar 27,15% dan 64,19%, sementara penerimaan bea dan cukai tumbuh signifikan 113% berkat peningkatan bea keluar dan cukai, termasuk potensi ekspor daun kratom. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 6,75% didukung seluruh pos, terutama dari optimalisasi pemanfaatan aset negara. Pada sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5.883,52 miliar atau 59,04% dari pagu, dengan porsi terbesar untuk belanja pegawai Rp3.427,28 miliar (77,30%), belanja barang Rp1.971,25 miliar (45,63%), dan belanja modal Rp470,10 miliar (39,39%). Belanja sosial yang difokuskan untuk bantuan pendidikan melalui Kementerian Agama mencapai Rp14,89 miliar dengan tingkat penyerapan 84,74%.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp15.446,49 Miliar atau 74,07%, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10.404,69 miliar, Dana Bagi Hasil Rp859,02 miliar, Dana Desa Rp1.374,43 miliar, DAK Fisik Rp287,57 miliar. DAK Non Fisik Rp2.487,57 miliar, serta Insentif Daerah Rp33,22 miliar. Penyaluran tertinggi secara nominal dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp2.292,33 miliar, dipengaruhi oleh tingginya penyaluran DAU yaitu sebesar Rp1.575,15 miliar.
Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat. Realisasi fungsi pendidikan sampai 30 September 2025 mencapai Rp1.182,98 miliar atau 59,44% dari pagu, dengan alokasi utama pada Kementerian Agama (Rp594,29 miliar) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Rp502,56 miliar). Sementara itu, fungsi kesehatan terealisasi Rp95,06 miliar.
Di sisi lain, realisasi APBD konsolidasi seluruh daerah di Kalimantan Barat hingga akhir September 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp16.824,87 miliar dan belanja Rp13.816,06 miliar. Pendapatan Asli Daerah tumbuh 2,54%, sementara pendapatan transfer menurun 11,85%. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi Rp1.475,30 miliar dan pertumbuhan 14,74%, sekaligus mencatat realisasi belanja tertinggi Rp1,259,02 miliar yang tumbuh 15,12%. Pajak konsumtif didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp587,95 miliar, sedangkan pajak nonkonsumtif tertinggi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kalimantan Barat sampai dengan Oktober 2025 menunjukkan arah yang positif dengan pengelolaan belanja yang semakin efisien, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kemandirian fiskal daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
