Pontianak, 27 Februari 2026 — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat pada awal Tahun Anggaran 2026 menunjukkan peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong aktivitas pembangunan sejak awal tahun. Di tengah dinamika perekonomian global dan proses penyesuaian fiskal nasional, APBN tetap hadir sebagai penggerak utama konsumsi pemerintah, pelayanan publik, serta penguatan daya tahan ekonomi daerah. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat telah mencapai Rp917,40 miliar atau 5,47% dari target tahun berjalan.
Perkembangan penerimaan negara pada awal tahun memperlihatkan tren perbaikan. Penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh 3,85% (year on year), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi sebesar 4,11%. Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 56,30%, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas fiskal pemerintah pada awal tahun anggaran. Kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 38,40%, menunjukkan aktivitas distribusi dan konsumsi domestik masyarakat yang tetap terjaga.
Di sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan mengalami kontraksi sebesar 48,36% secara tahunan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada pos Bea Keluar sebesar 61,47% yang dipengaruhi perubahan posisi tarif komoditas crude palm oil (CPO) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, kinerja pada komponen Bea Masuk dan Cukai masih mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,20% dan 3,06%, memberikan sinyal bahwa aktivitas perdagangan internasional dan konsumsi barang kena cukai tetap berlangsung stabil.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 15,00% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung kenaikan PNBP lainnya sebesar 21,25%.Meskipun pendapatan Badan Layanan Umum mengalami kontraksi, kondisi tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan PNBP secara keseluruhan.
Dari sisi belanja negara, APBN mulai menunjukkan akselerasi pada awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif sebesar 20,59% secara tahunan, mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja kementerian dan lembaga. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp380,12 miliar atau 3,81% dari pagu. Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp302,65 miliar atau 6,28% dari pagu, yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI, dan POLRI. Satuan kerja dengan realisasi terbesar berasal dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Agama.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp63,63 miliar atau 2,05% dari pagu, dimanfaatkan untuk mendukung operasional layanan pemerintah serta bantuan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Belanja Modal mencapai Rp13,84 miliar atau 0,67% dari pagu dan difokuskan pada pembangunan, revitalisasi, serta peremajaan infrastruktur, khususnya pada satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Hingga akhir Januari 2026, belanja bantuan sosial belum terealisasi karena petunjuk teknis penyaluran masih dalam proses penyelesaian.
Jika dilihat berdasarkan fungsi, belanja negara menunjukkan penguatan pada sektor pelayanan publik. Fungsi Pelayanan Umum mencatatkan realisasi terbesar sebesar Rp2.406,81 miliar, mencerminkan terjaganya stabilitas tata kelola pemerintahan dan layanan dasar kepada masyarakat. Dari sisi pertumbuhan tahunan, fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 835,6%, yang mengindikasikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman dalam mendukung program pembangunan nasional.
Transfer ke Daerah (TKD) juga mulai tersalurkan secara bertahap. Hingga 31 Januari 2026, realisasi TKD mencapai Rp2.386,84 miliar atau 14,63% dari pagu TKD Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan penyaluran tertinggi secara nominal sebesar Rp459,61 miliar, terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp258,32 miliar. Dana Desa dan DAK Fisik belum terealisasi karena proses pemenuhan dokumen persyaratan serta ketentuan penyaluran yang dijadwalkan mulai periode berikutnya sesuai regulasi tahun 2026.
Kinerja fiskal pemerintah daerah turut menunjukkan kondisi yang terjaga. APBD konsolidasian 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga 31 Januari 2026 mencatatkan SILPA sebesar Rp2.518,68 miliar. Kondisi tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pembangunan serta pelayanan publik pada awal tahun anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyampaikan bahwa kinerja APBN pada awal tahun menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum ekonomi daerah. “Awal tahun merupakan fase krusial dalam pelaksanaan APBN. Realisasi yang mulai bergerak menunjukkan bahwa APBN tetap bekerja menjaga aktivitas ekonomi, memastikan layanan publik berjalan, serta menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. “Belanja negara diarahkan secara terukur agar mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, terutama melalui penguatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Rahmat Mulyono.
Selain kinerja fiskal, APBN juga terus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga 26 Februari 2026 telah didukung oleh 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 13.807 petugas dan menjangkau 877.222 penerima manfaat. Jumlah tersebut telah mencapai sekitar 70% dari target 586 SPPG dan target penerima manfaat sebanyak 1.250.037 orang, menunjukkan percepatan implementasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor pendidikan, dukungan APBN melalui program Sekolah Rakyat terus berjalan. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak telah terealisasi sebesar Rp2.647,01 juta. Di Kabupaten Ketapang, penyelenggaraan Sekolah Rakyat mencapai Rp533,06 juta, sementara di Kabupaten Landak pembangunan Sekolah Rakyat terealisasi sebesar Rp394 juta. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi juga telah berjalan dengan jumlah peserta didik yang terus bertambah pada berbagai jenjang pendidikan.
Melalui pelaksanaan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Bulan Februari Tahun 2026, pemerintah berharap masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi fiskal dan perkembangan ekonomi daerah. APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
