SP-005 /WPB.21/2023
Tanjung Selor, 14 Juli 2023 – Situasi perekonomian Indonesia yang terus optimis dan waspada diprediksi akan terus mewarnai kondisi perekomian Indonesia sepanjang tahun 2023 ini. Kondisi tersebut berdasarkan data belanja negara sampai dengan bulan Mei yang tetap tumbuh. Adapun Kinerja perekonomian nasional bulan Mei dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global Indonesia itu sendiri. Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, kondisi ini berbeda dengan kondisi global yang belum menunujukan pemulihan. Kondisi perekonomian nasional tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional-regional termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Pada Mei 2023, terjadi inflasi sebesar 3,07% (y-o-y) dan deflasi bulanan - 0,15% (mt-m), di Provinsi Kalimantan Utara. dipengaruhi oleh kelompok transportasi sebesar 14%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,32%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,56%, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,06%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,02%. Kondisi ekonomi di regional Kalimantan Utara tersebut salah satunya dipengaruhi oleh belanja-belanja pemerintah dalam hal ini APBN yang dialokasikan di provinsi Kalimantan Utara. Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut.
Realisasi APBN per 31 Mei 2023
Total belanja negara telah mencapai Rp4.673,99 miliar (38,15%) mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp1.247,98 miliar (36,43%). Kenaikan belanja negara ini ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.337,71 miliar atau 36,57% dari pagu. Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp424,08 miliar (44,47%). Belanja modal mengalami kenaikan capain realisasi belanja paling besar yaitu Rp250,75 miliar (98,02%). Hal ini disebakan adanya realisasi pembangunan PLBN dan pembangunan jalan nasional . Sedangkan untuk belanja barang terjadi kenaikan sebesar Rp158,41 miliar (48,93%) yang diakibatkan oleh pelaksanaan tahapan pemilu dan penyelenggaraan angkutan perintis. Realisasi TKD telah mencapai Rp3.296,28 miliar (38,85%), mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp823,90 miliar (33,32%). Terjadi kenaikan nominal yang sangat signifikan atas realisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp885,30 miliar (276,53%). Kenaikan ini terjadi karena kenaikan yang signifikan atas alokasi DBH untuk seluruh pemda di Kaltara akibat booming harga komoditas SDA pada tahun 2022 Proyeksi Belanja Pemerintah bulan Mei 2023 understated Rp157,31 miliar, disebabkan oleh understated Belanja K/L sebesar Rp45,07 miliar atau 16,69% dan understated TKDD sebesar Rp202,38 miliar atau 30,09%.
Pendapatan Negara
Pendapatan di Wilayah Kaltara mengalami peningkatan sebesar Rp235,30 miliar (22,23%) dibandingkan periode tahun 2022. Kenaikan pendapatan ini dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp193,23 miliar (20,11%) dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp42,08 miliar (42,98 %). Penerimaan PPh mendominasi penerimaan perpajakan dengan total penerimaan sebesar Rp821,25 miliar. Adapun jenis pejak penghasilan dengan penerimaan terbesar adalah penerimaan PPh Psl 21 dengan total penerimaan sebesar Rp351,08 miliar, diikuti PPh psl 25/29 badan sebesar Rp268,99 miliar dan PPh final sebesar Rp84,87 miliar. Pada tahun 2023 bea keluar/pungutan ekspor mendominasi penerimaan perdangan internasional dengan total penerimaan Rp5,24 miliar. Kondisi tahun 2023 terbalik dengan kondisi tahun 2022 dimana penerimaan bea masuk mendominasi penerimaan perdagangan internasional. Jenis PNBP lainnya masih mendominasi PNBP baik di tahun 2022 maupun 2023. Di tahun 2023 pendapatan jasa kepelabuhan memberikan kontribusi terbesar dengan penerimaan sebesar Rp29,76 miliar, diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp18,19 miliar dan pendapatan Jasa Bandar Udara sebesar Rp9,54 miliar. Proyeksi Pendapatan Negara bulan Mei 2023 overstated Rp35,79 miliar, disebabkan oleh overstated Penerimaan Perpajakan sebesar Rp44 miliar atau 22,68%, overstated Penerimaan Bea dan Cukai Rp0,35 miliar atau 30,70%, dan overstated PNBP & Hibah Rp7,86 miliar atau 32,62%.
***
Informasi lebih lanjut hubungi:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
JALAN SUTOYO NO 1, TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA TELEPON : 0552-2034598 Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
