SP-01/PWK.33/2023
Tanjung Selor, 19 Mei 2023 – pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan akan ditopang permintaan domestik di tengah ketidakpastian kinerja perekonomian global. APBN Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Terlihat pada triwulan I tahun 2023, perekonomian Kalimantan Utara tumbuh 5,23% (y-o-y) dengan nilai PDRB sebesar Rp37.640,78 miliar (ADHB) dan Rp16.816,00 miliar (ADHK). Bulan April 2023 Provinsi Kalimantan Utara tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 4,02 (y-o-y). Perkembangan Ekonomi Regional Kalimantan Utara diproyeksikan masih akan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
A. Realisasi APBN
Pendapatan Negara per 30 April
Pendapatan di Wilayah Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar Rp214,63 miliar (25,99%) dibandingkan periode tahun 2022. Kenaikan pendapatan ini dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar Rp177,51 miliar (23,80%) dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp37,12 miliar (46,35%). Berdasarkan data penerimaan tersebut semakin menguatkan fakta bahwa kondisi perekonomian di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Secara persentase kenaikan penerimaan perpajakan dalam negeri paling besar terjadi pada PBB yang naik 123,75%, sedangkan secara nominal kenaikan terbesar pada PPh sebesar Rp161,55 miliar. Kenaikan penerimaan PBB disebabkan adanya pembayaran ketetapan PBB tahun 2021 di tahun 2023. Penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh pasal 21 dengan total penerimaan sebesar Rp253,43 miliar, diikuti PPh pasal 25/29 badan sebesar Rp238,50 miliar dan PPN sebesar Rp236,29 miliar. Dari sisi penerimaan bea dan cukai dapat diinformasikan bahwa terjadi pergeseran kontribusi penerimaan Bea Masuk periode tahun 2023 dibanding tahun 2022. Jika pada tahun 2022 bea masuk mendominasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dengan penerimaan sebesar Rp6,47 miliar, maka pada tahun 2023 kontribusinya hanya sebesar Rp1,19 miliar. Pada tahun 2023 ini, bea keluar/pungutan ekspor mendominasi penerimaan perdagangan internasional dengan total penerimaan Rp5,19 miliar. Dari sisi penerimaan bukan pajak, jenis PNBP lainnya masih mendominasi PNBP baik di tahun 2022 maupun 2023. Di tahun 2023 pendapatan jasa pelabuhan memberikan kontribusi terbesar dengan penerimaan sebesar Rp23,41miliar, diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp17,38 miliar dan pendapatan Jasa Bandar Udara sebesar Rp6,34 miliar yang dihasilkan satu-satunya oleh BLU UPT Bandara Juwata Tarakan dengan penerimaan sebesar Rp10,18 miliar.
Belanja Negara per 30 April
Dari sisi belanja, terjadi kenaikan yang signifikan atas belanja negara tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 lalu. Total belanja negara telah mencapai Rp3.888,08 miliar (31,78%), mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp1.001,89 miliar (34,71%). Kenaikan belanja negara ini ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa.
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.103,72 miliar atau 29,30% dari pagu. Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp320,21 miliar (40,87%). Mayoritas jenis belanja tercatat mengalami kenaikan. Belanja modal mengalami kenaikan paling besar yaitu Rp189,49 miliar atau sebesar 83,19%. Hal ini disebabkan adanya
realisasi pembangunan PLBN dan pembangunan jalan nasional sebagai kelanjutan dari pembangunan di tahun 2022 yang merupakan proyek multiyears. Sedangkan untuk belanja barang terjadi kenaikan sebesar Rp118,45 miliar atau sebesar 46,87% yang diakibatkan oleh pelaksanaan tahapan pemilu dan kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis.
Komponen transfer ke daerah dan dana desa yang belum terealisasi sampai dengan periode ini hanya komponen DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah. Realisasi TKD telah mencapai Rp2.784,36 miliar atau sebesar 32,81%. Realisasi TKD mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp681,68 miliar atau 32,42%. Berdasarkan data yang ada, tercatat terjadi kenaikan nominal yang sangat signifikan atas realisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp874,21 miliar atau sebesar 278,64%. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan yang signifikan atas alokasi DBH untuk seluruh pemerintah darah di provinsi Kalimantan Utara akibat adanya booming harga komoditas SDA pada tahun 2022.
Berdasarkan data per Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan tanggal 30 April 2023 tercatat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki pagu terbesar yaitu pagu sebesar Rp1,3 triliun dan telah mencapai realisasi 30,74% atau sebesar 423,45 miliar. Sedangkan pagu terbesar kedua diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 494,43 miliar yang telah mencatat realisasi 31,44% atau Rp155,44 miliar.
B. Pembiayaan UMKM Kalimantan Utara
Penyaluran KUR sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp162,7 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 2.280. Kabupaten nunukan mencatat jumlah debitur terbanyak dengan penyaluran KUR sebesar Rp60,16 miliar. Sedangkan Kabupaten Tana Tidung tercatat jumlah debitur sebanyak 87 dengan penyaluran KUR sejumlah Rp5,612 miliar. Sedangkan bank penyalur KUR terbanyak per 30 April 2023 adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 1.395 debitur dan jumlah penyaluran sebesar Rp77,85 miliar. Sedangkan terkait dengan program pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, penyaluran sampai dengan tanggal 30 April 2023 sebesar Rp187,5 juta.
***
Informasi lebih lanjut hubungi:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
JALAN SUTOYO NO 1, TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA TELEPON : 0552-2034598 Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
