Vol.I/Januari/2026

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara s.d. Januari 2026 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp160,77 miliar atau 4,73% dari target, mengalami kontraksi 5,08% yoy disebabkan penurunan pada PPh Non Migas. Realisasi belanja sebesar Rp968,14 miliar atau 10,28% dari
pagu. Realisasi belanja ini naik 2,55% yoy yang salah satunya disebabkan akselerasi belanja modal pada awal tahun. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp807,37 miliar.

Di sisi APBD, realisasi s.d. Januari 2026 pada pendapatan daerah mencapai Rp792,31 miliar atau 8,75% dari target, sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp192,03 miliar atau 1,82% dari pagu, menghasilkan surplus anggaran sejumlah Rp600,29 miliar. Melihat realisasi belanja APBD yang masih cukup rendah, perlu dilakukan optimalisasi dan akselerasi belanja daerah terutama pada belanja modal dan hibah untuk mendukung program pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kalimantan Utara tahun 2025 tumbuh 4,56% (yoy) dan pada Januari 2026 terjadi inflasi sebesar 4,08% (yoy). Nilai Tukar Petani sebesar 116,68 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,97. Neraca perdagangan tahun 2025 mencatat surplus US$490,85 juta. Momentum baik ini terus harus dijaga dengan melanjutkan kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat dan pemasok barang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan informasi fiskal yang transparan dan komprehensif, telah diterbitkan publikasi "Regional Fiscal in Brief" Volume I edisi Januari 2026. Publikasi ini memuat berbagai informasi penting terkait kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Utara, termasuk perkembangan pendapatan dan belanja daerah, dinamika kebijakan fiskal, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan regional. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan s.kemenkeu.go.id/RegionalFiscalKaltara.