Vol. II/Februari/2026

Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara s.d. Februari 2026 mencatatkan total pendapatan sebesar negatif Rp70,62 miliar atau -2,08% dari target, mengalami kontraksi 124,45% yoy disebabkan restitusi PPN DN Realisasi belanja sebesar Rp1,63 triliun atau 17,02% dari pagu. Realisasi belanja ini naik 13,63% yoy yang salah satunya disebabkan akselerasi belanja modal
pada awal tahun. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Di sisi APBD, realisasi s.d. Februari 2026 pada pendapatan daerah mencapai Rp916,08 miliar atau 10,12% dari target, sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp458,4 miliar atau 4,34% dari pagu, menghasilkan surplus anggaran sejumlah Rp457,68 miliar. Melihat realisasi belanja APBD yang masih cukup rendah, perlu dilakukan optimalisasi dan akselerasi belanja daerah terutama pada belanja modal dan hibah untuk mendukung program pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kalimantan Utara tahun 2025 tumbuh 4,56% (yoy) dan pada Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 4,75% (yoy), Nilai Tukar Petani tercatat 117,09 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,27. Neraca perdagangan Januari 2026 mencatat surplus US$74,6 juta. Momentum baik ini terus harus dijaga dengan melanjutkan kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat dan pemasok barang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan informasi fiskal yang transparan dan komprehensif, telah diterbitkan publikasi "Regional Fiscal in Brief" Volume II edisi Februari 2026. Publikasi ini memuat berbagai informasi penting terkait kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Utara, termasuk perkembangan pendapatan dan belanja daerah, dinamika kebijakan fiskal, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan regional. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan s.kemenkeu.go.id/RegionalFiscalKaltara.