Vol.XI/Desember/2025
Realisasi APBN di Provinsi Kalimantan Utara s.d. Desember 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp3,13 triliun atau 104,99% dari target, mengalami kontraksi 40,93% yoy disebabkan penurunan di hampir semua jenis penerimaan pajak dalam negeri dan PNBP Lainnya. Realisasi belanja sebesar Rp12,31 triliun atau 97,07% dari pagu. Realisasi belanja ini menurun 8,33% yoy yang salah satunya disebabkan oleh self-blocking dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah sebesar Rp115,38 miliar. Realisasi ini menyebabkan defisit anggaran per Desember sebesar Rp9,19 triliun.
Di sisi APBD, realisasi s.d. Desember 2025 pada pendapatan daerah mencapai Rp10,6 triliun atau 93,88% dari target, sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp8,72 triliun atau Rp67,13% dari pagu, menghasilkan surplus anggaran sejumlah Rp1,89 triliun. Melihat realisasi belanja APBD yang masih cukup rendah, perlu dilakukan optimalisasi dan akselerasi belanja daerah terutama pada belanja modal dan hibah untuk mendukung program pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Triwulan III 2025 ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 4,61% (yoy) dan pada Desember 2025 terjadi inflasi sebesar 2,57% (yoy). Nilai Tukar Petani sebesar 117,08 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 103,37. Neraca perdagangan November 2025 mencatat surplus US$37,75 juta. Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 150.582 per Oktober 2025. Jumlah penumpang speedboat sebanyak 859.700 dan penumpang pesawat sebanyak 326.872 s.d. November 2025. Momentum baik ini terus harus dijaga dengan melanjutkan kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat dan pemasok barang.
Sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan informasi fiskal yang transparan dan komprehensif, telah diterbitkan publikasi "Regional Fiscal in Brief" Volume XI edisi Desember 2027. Publikasi ini memuat berbagai informasi penting terkait kondisi fiskal di wilayah Kalimantan Utara, termasuk perkembangan pendapatan dan belanja daerah, dinamika kebijakan fiskal, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan regional. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan s.kemenkeu.go.id/RegionalFiscalKaltara.
