APBN Berperan Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional Di Tengah Gejolak Ekonomi Dunia

Samarinda– Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat, hal ini menjadikan hampir seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah tercatat sebagai zona kuning kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Gubernur juga telah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelonggaran yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian juga diimbangi dengan kedisiplinan mematuhi protokol Kesehatan.  Resiko global juga menjadi kendala tersendiri bagi perekonomian, invasi Rusia ke Ukraina  juga berdampak pada kenaikan harga gandum dunia yang akan berpengaruh terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok di masyarakat. Dengan demikian, APBN akan berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.

Secara nasional, realisasi Pendapatan APBN sampai dengan Juli 2022 tercatat mencapai Rp1.551 triliun atau 69 % terhadap target APBN 2022 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.444,8 triliun atau 46,5 % terhadap pagu. Dengan demikian, terjadi surplus sebesar Rp106,1 triliun. Kondisi surplus juga terjadi di Kalimantan Timur sampai dengan Juli 2022, pendapatan sebesar Rp 19,85 triliun dan belanja sebesar Rp 13,89 triliun sehingga terjadi surplus sebesar Rp5,95 triliun. Sampai dengan Juli 2022 baik APBN Nasional maupun Kalimantan Timur mencatatkan surplus karena pendapatan tumbuh signifikan dibandingkan belanja.

Berdasarkan data I Account APBN Kaltim (sumber : OMSPAN), Pendapatan dan Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp10,63 triliun atau sebesar 115,36% yoy.  Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan sebesar 130,89% yoy, didorong pertumbuhan positif pada semua komponen. Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan kinerja positif dari seluruh komponen pendukungnya yang terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar tumbuh sebesar 109,96% yoy. Hal yang sama juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,12% yoy. “Realisasi Pendapatan dan Hibah sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp19,85 triliun atau 104,57% dari target sebesar Rp18,98 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp15,40 triliun atau 93,07% dari target sebesar Rp16,54 triliun. Pajak Perdagangan Internasional  menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp3,41 triliun atau 320,17% dari target sebesar Rp1,06 triliun. Sementara itu, untuk realisasi PNBP sebesar Rp1,02 triliun atau 75,30% dari target sebesar Rp1,36 triliun” Ungkap Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur, Bpk Edwin Asrul pada acara Rapat ALCo Regional Kalimantan Timur dan Utara secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Dari realisasi tersebut, realisasi penerimaan pajak pada bulan Juli sebesar Rp 2,27 triliun, lebih tinggi Rp465 miliar dari proyeksi sebesar Rp1,80 triliun yang disebabkan oleh kenaikan pembayaran THR dan Bonus Karyawan khususnya pada WP sektor pertambangan. Realisasi penerimaan Bea Cukai pada bulan Juli sebesar Rp781 miliar, lebih tinggi Rp675,92 miliar  dari proyeksi yang hanya sebesar Rp105,08 miliar, hal ini disebabkan karena peningkatan harga dan tarif bea keluar CPO. Sementara itu, realisasi penerimaan PNBP pada bulan Juli sebesar Rp132,75 miliar, lebih tinggi Rp21,78 miliar dari proyeksi sebesar 110,97 miliar, hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan pendapatan biaya pendidikan, pendapatan dari BPJS Kesehatan  pada FKTL dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ ditetapkan pengadilan.  “Sampai dengan 31 Juli 2022, realisasi belanja K/L sebesar Rp4,37 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp1,85 triliun (59,93% dari pagu), belanja barang Rp1,45 triliun (44,66% dari pagu), belanja modal Rp1,05 triliun (34,68% dari pagu) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,77 miliar (84,94% dari pagu). Sementara itu, untuk realisasi TKDD sebesar Rp9,52 triliun atau 35,73% dari total pagu sebesar Rp26,65 triliun (sumber : SIMTRADA), dengan persentase realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum sebesar 58,25% atau Rp3,10 triliun dari pagu sebesar Rp5,33 triliun.” Ungkap Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur.

Dari sisi APBD, pendapatan APBD sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp16,72 triliun didominasi oleh komponen TKDD (Sumber : Portal DJPK). Pendapatan transfer berkontribusi sebesar 57,83% terhadap total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat pada TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga sektor-sektor yang berpotensi, seperti pertambangan, industri pengolahan, pariwisata, dan perkebunan perlu dikembangkan. Sementara itu, realisasi Belanja APBD sebesar Rp11,53 triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai. Selain perkembangan fiskal di Kalimantan Timur, rapat ALCo Regional juga menjelaskan perkembangan ekonomi pada Juli 2022. Perekonomian Kalimantan Timur tumbuh 3,03% yoy dengan nilai PDRB sebesar Rp230,13 triliun (ADHB) dan 124,48 triliun (ADHK). Kontribusi Kaltim cukup dominan dari total PDRB Kalimantan, yaitu 53,47%. Inflasi Kalimantan Timur pada Juli 2022 berada pada posisi 0,62% dengan tingkat inflasi 4,15% ytd dan 5,05% yoy, dipengaruhi oleh peningkatan pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan andil terbesar pada kelompok pendidikan. Meningkatnya kelompok pengeluaran tersebut dikarenakan bertepatan dengan pendaftaran siswa baru.

Pada komponen Neraca Perdagangan Juni 2022, terjadi surplus sebesar US$3,10 miliar, dengan nilai ekspor US$3,67 miliar dan impor US$567,84 juta. “Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2022 sebesar 113,52 (turun 8,66% dibanding bulan Juni 2022 yang sebesar 124,28). Penurunan dipengaruhi oleh turunnya tiga NTP di subsektor pertanian yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat (-17,28%), Peternakan (-0,70%), dan Perikanan (-0,83%). Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Juli 2022 sebesar 100,64 (turun 1,07% dibanding Juni 2022 yang sebesar 101,73,” jelas Plh. Kepala Kantor DJPb Kaltim. “IPM  tahun 2021 mencapai 76,88 (Tinggi), dan berada di posisi pertama se-Kalimantan. Sedangkan secara nasional, IPM Kaltim menduduki peringkat ketiga dibawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sementara pada indikator kemiskinan, berdasarkan data pada BPS per Maret 2022 sebesar 6,31% tercatat meningkat 0.04% dibandingkan periode sebelumnya 6,27%. Gini Ratio tercatat sebesar 0,327. Tingkat Kemiskinan di wilayah penghasil pertambangan dan penggalian relatif lebih tinggi, sedangkan tingkat kemiskinan di pusat perekonomian lebih rendah. Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur terus berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi. Kembalinya aktivitas normal masyarakat dan pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas setelah penurunan level PPKM menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.  

Current Issue yang dibahas pada Rapat ALCo Regional diantaranya adalah kenaikan harga beberapa komoditas akibat inflasi dan kontribusi penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi terbesar adalah bawang merah, angkutan udara, cabai rawit, mobil dan ikan layang/ ikan benggol. Kenaikan harga pada komoditas pangan tersebut bertepatan dengan momen Hari Besar Kegaamaan Nasional (HKBN) dan libur sekolah. Meningkatnya harga kelompok volatile foods, yang dipengaruhi oleh inflasi pada komoditas cabai rawit dan bawang merah dipicu oleh cuaca dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan gagal panen pada beberapa sentra produksi hortikultura. Sedangkan pada kelompok transportasi, inflasi disebabkan karena meningkatnya harga avtur dan pelonggaran penerbangan seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM sehingga terjadi kenaikan harga. Harga rata-rata nasional bawang merah di pasar domestik pada Bulan Juli 2022 sebesar Rp73.000/ kg. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar 37,73%, jika dibandingkan bulan Juni 2022. Sementara itu, harga rata-rata Regional Kalimantan Timur sebesar Rp67.300/ kg, mengalami peningkatan yang cukup tajam mencapai 85,65% jika dibandingkan bulan Juni 2022. Penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi ke 18 secara nasional. Dengan demikian, capaian tersebut masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena masih minimnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyaluran KUR. Realisasi sampai dengan bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp2,96 triliun atau meningkat sebesar 28,53% yoy.

Rekomendasi yang disampaikan yaitu Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran KUR dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upload calon debitur potensial. Selain itu, upaya peningkatan penyaluran KUR dan Ultra Mikro (UMi) yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur adalah menyebarluaskan informasi pembiayaan KUR dan UMi di Kalimantan Timur. Upaya tersebut melalui kegiatan FGD Peningkatan Peran Pembiayaan KUR dan UMi yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2022 di Aula Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur. Kegiatan FGD tersebut turut mengundang Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemateri pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri sebagai pemateri pembiayaan KUR dan PT PNM sebagai pemateri pembiayaan Ultra Mikro. Peserta kegiatan FGD adalah seluruh stakeholder UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Unit Vertikal Kementerian Keuangan.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.