Realisasi APBN Semester I TA 2024

• Secara detail mengenai Realisasi APBN adalah sebagai berikut:
• Pendapatan dan Hibah Wilayah Maluku mengalami peningkatan sebesar 14,09% secara yoy. Pendapatan Negara ini  terdiri dari Penerimaan Dalam Negri dan Penerimaan Bukan Pajak.
  • Penerimaan Dalam Negri sendiri terdiri dari gabungan penerimaan perpajakan dan atas penerimaan cukai. Penerimaan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 14,74% secara yoy dibanding periode yang sama tahun lalu. Komponen PPN mengalami penurunan sebesar -9,99% dan PBB mengalami penurunan yang cukup besar mencapai -75,41%, kenaikan terbesar penerimaan pajak ditopang oleh pendapatan dari Pajak Penghasilan yang mencapai 30,87% secara yoy. Untuk Pajak Perdagangan Internasional dan cukai mengalami kenaikan signifikan pada tahun ini dengan kenaikan 875% secara yoy yang disumbang dari importasi yang cukup tinggi di wilayah Maluku.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum yang tahun ini menyumbang peningkatan pendapatan cukup tinggi di angka 20,78% yoy. Secara kumulatif penerimaan PNBP menyumbang kenaikansebesar 12,35% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya.
• Belanja APBN terbagi menjadi 2 yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan total realisasi mengalami kenaikan 13,33% yoy.
  • Secara kumulatif sampai dengan Semester I tahun 2024 Belanja Pemerintah Pusat ini meningkat  sebesar 10,33% yoy. Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai. Belanja pegawai terealisasi sebesar 54,77% dari pagu atau meningkat sebesar 14,31% dari tahun sebelumnya. Selain itu belanja barang juga menyumbang kenaikan mencapai 19,35% yoy. Namun demikian belanja modal mengalami penurunan sebesar 10,34% yoy, salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja modal pada Kementerian Pendidikan yang termasuk memiliki pagu belanja modal yang besar.
  • Realisasi TKD Semester I TA 2024 mengalami Peningkatan sekitar 15,63% yoy. Peningkatan ini disumbang dari peningkatan Penyaluran DAU yang memiliki porsi terbesar yang berkisar 63% dari keseluruhan TKD serta mengalami peningkatan terbesar dibandingkan tahun lalu sebesar 23,03%. Meski demikian perlu dorongan peningkatan dalam penyaluran DBH, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik agar lebih optimal. DAK Fisik baru terealisasi 5,17% dari pagu sedangkan DBH mengalami penurunan penyaluran hingga -19,52% yoy sehingga perlu perhatian khusus dari berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah.

Penerimaan dan Hibah - Penerimaan Perpajakan

• Penerimaan Perpajakan di Wilayah Maluku telah mencapai RpRp759,19 M atau mengalami pertumbuhan kenaikan 13,18 % (YoY) dengan demikian telah mencapai atau 40,03% dari target tahun 2024.
• Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif yaitu PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Sedangkan untuk PPN & PPnBM terkontraksi diangka -9,99% dan PBB & BPHTB terkontraksi diangka -75,41%.
• Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 S.D. Juni 2024 tergolong cukup baik dengan total penyampaian 108.563 SPT yang lebih banyak disumbangkan dari penyampaian wajib pajak orang pribadi dibanding wajib pajak badan dengan total kenaikan 50,22% yoy.
• Penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik pada Tahun 2024 mencapai 97,80%. Jumlah ini turun dibandingkan catatan penyampaian pada Tahun 2023 sebesar 98,55%.
• Penyampaian menggunakan media SPT Manual mencapai 2,41%. Jika dibandingkan dengan penyampaian pada Tahun 2023 sebesar 1,50% maka penyampaian SPT menggunakan media manual juga mengalami trend
• Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; secara kumulatif TA 2024 menyumbang 41,37% penerimaan perpajakan.
• Jasa Keuangan dan Asuransi; secara kumulatif TA 2024 menyumbang 21,95%.
• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; secara kumulatif TA 2024 menyumbang 15,03%.
• Secara kumulatif s.d. Juni 2024, pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 103,07% yoy sedangkan Konstruksi mengalami pertumbuhan negatif 81,49% yoy.

Penerimaan dan Hibah - Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Semester I TA 2024 telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan dengan kenaikan mencapai 875% secara
• Capaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Provinsi Maluku mencapai Rp11.88 Miliar dengan rincian sebagai berikut :
  • Bea Masuk dari Impor senilai Rp11.822.134.000
  • Bea Masuk dari pendaftaran IMEI senilai Rp3.993.000
  • Ultimum Remedium di Bidang Cukai senilai Rp56.560.000
• Capaian tersebut disumbang dari 2 kantor yaitu KPPBC TMP C Ambon dan KPPBC TMP C Tual.
• Kegiatan Importasi rutin di Provinsi Maluku terbatas pada impor rutin komoditas bahan bakar minyak dan turunannya, serta impor pengemas. Adapun pemasukan Bea Masuk tertinggi terjadi pada bulan Januari, April dan Juni dari kegiatan Importasi Beras Bulog.

Impor di Wilayah Maluku s.d. Semester I Tahun 2024 menurut Bea Cukai adalah sebagai berikut:

• Importasi pada Bulan Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 342,10% yoy atau senilai kumulatif USD245,96 Juta.
• Importasi Migas masih mendominasi di Wilayah Maluku (93,23% dari total Importasi selama tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024)

Ekspor di Wilayah Maluku s.d. Semester I Tahun 2024 menurut Bea Cukai adalah sebagai berikut:

• Eksportasi pada Bulan Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 273,69% yoy atau secara kumulatif senilai USD63,30 Juta.
• Eksportasi Non-Migas berupa Hasil Laut mendominasi Eksportasi di Wilayah Maluku (99,54% dari total Eksportasi selama tahun 2024). Teralisasimya ekspor produk kehutanan (ekspor pala Kamboti Rempah Maluku) pada bulan Mei 2024 meningkatkan nilai ekspor.

Penerimaan dan Hibah - Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Total PNBP untuk Semester I tahun 2024 mencapai Rp282,37 M yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Rp112,36 M dan PNBP Lainnya Rp170,01 M.
• Provinsi Maluku terdapat 5 BLU, antara lain BLU Provinsi Maluku terdapat 3 BLU, antara lain BLU Unpatti, RST Latumeten, RS Bhayangkara Ambon, Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, dan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
• Pendapatan PNBP Lainnya Ditopang oleh Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan, Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan dari BPJS Kesehatan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
• Dalam komponen PNBP Lainnya terdapat hasil penerimaan negara yang disumbangkan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang dikelola oleh KPKNL Ambon dengan total Rp6,71 M.
• Penerimaan tersebut disumbang dari PNBP Pengelolaan Aset baik Pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, maupun barang rampasan sejumlah Rp5,2.4 Miliar; PNBP Piutang negara Rp2,1 Juta; dan PNBP Lelang Rp1,47 Miliar.

Belanja APBN – Belanja Pemerintah Pusat

• Realisasi Belanja pegawai s.d. Juni 2024 sebesar Rp1.871 Miliar atau 55,24%dari pagu yang merupakan kontribusi realisasi pembayaran Gaji Induk bulan Juni, pembayaran Gaji Ke-13 serta belanja pegawai lainnya.
• Realisasi Belanja Barang s.d. Juni 2024 Sebesar Rp1.466 miliar atau 40,12%dari pagu. Realisasi tersebut selain digunakan untuk Dukungan Manajemen pada seluruh K/L,  digunakan juga untuk untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi; Program Infrastruktur Konektivitas; serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.
• Realisasi Belanja Modal s.d. Juni 2024 sebesar Rp767 miliar atau 31,74%dari pagu. Realisasi tersebut digunakan sebagian besar digunakan oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan Jalan dan Jembatan melalui Program Infrastruktur Konektivitas; dan pembangunan bendungan/jaringan sumber daya air melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air. Selain itu, salah satu belanja modal tertinggi juga digunakan pada Program Pendidikan Tinggi  pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
• Realisasi Belanja Bansosd. Juni 2024 sebesar Rp10,13 miliar atau 51,64% dari pagu. Realisasi  terdapat pada Kementerian Agama, yang digunakan untuk  Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang  pada Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pendidikan Tinggi.

Belanja APBN – Belanja TKD

• Untuk Belanja Transfer ke Daerah sampai dengan Semester I telah mencapai Rp5,6 Triliun yang mana mengalami kenaikan sebesar 15,63%.
• Umumnya untuk penyaluran DAU, DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana insentif Fiskal sudah cukup baik dengan persentase di atas 45% namun untuk DBH dan DAK Fisik perlu mendapat perhatian dengan persentase realisasi pada angka 26,42% dan 5,17%.
• DAK Fisik mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa kondisi seperti terlambatnya petunjuk teknis penyaluran dan terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD cukup menghambat belanja DAK Fisik yang mayoritas adalah belanja modal. Sedangkan DBH penyalurannya belum optimal karena beberapa Pemda belum memenuhi persyaratan dalam pengajuan seperti belum melakukan rekonsiliasi Pajak.
• Terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang penyalurannya di bawah rata-rata Maluku yaitu Kabupaten Kepulauan Aru dengan total realisasi 38,92% dan Kabupaten Buru Selatan sebesar 40,02%.

BAGIAN II: REALISASI APBD

• Sampai dengan Semester I tahun 2024 realisasi Pendapatan APBD mencapai Rp4,49 Triliun dengan Realisasi belanja daerah mencapai Rp3,17 Triliun sehingga mengalami surplus sebesar Rp1,32 Triliun.
• Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku s.d 30 Juni 2024 sebesar27 Triliun didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer yang mempunyai porsi 95,14% dari Total Pendapatan dan Hibah APBD.
• Sampai Juni 2024 pendapatan PAD telah terealisasi sebesar Rp208,53 miliar menurun signifikan dibandingkan PAD Juni 2023. Seluruh komponen PAD mengalami penurunan yang disinyalir akibat keterlambatan Pemda melakukan pencatatan pada aplikasi SIPD.
• Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 yang merupakan penerjemahan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD) diharapkan menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Maluku beserta Kabupaten/Kota lingkup wilayah Maluku untuk melakukan penggalian potensi daerah dan meningkatkan PAD secara signifikan.

BAGIAN III: PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN UMKM

• Salah satu isu dalam pengembangan UMKM di Maluku adalah pembiayaan dan pendanaan pelaku usaha. Salah satu program Pemerintah dalam pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR hingga Juni 2024 sebesar Rp558,18 Miliar yang tersalur kepada 12.202 debitur. Penyaluran UMi hingga Juni 2024 adalah Rp10,79 Miliar kepada 2.301 debitur.
• Pembiayaan Umi adalah program pemerintah dengan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti Pegadaian, PT PNM, dan Koperasi untuk memberikan penyediaan pendanaan kepada pelaku usaha dengan plafon maksimal Rp20 Juta.
• KUR adalah program pemerintah dengan bekerjasama bersama Lembaga Perbankan untuk pemnyediaan pendanaan usaha bagi usaha UMKM:
  • KUR Mikro dengan plafon Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR
  • KUR Kecil dengan palfon Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta
  • KUR Khusus Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR
  • KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR
• Program ini diharapkan mampu memberikan support pengembangan UMKM di Wilayah Maluku sehingga mampu mengembangkan usahanya dengan pembiayaan yang terjangkau, cepat, dan mudah.

Kesimpulan

• Realisasi APBN Periode Semester I TA 2024: Pendapatan telah melebihi target sebesar 44,65% dan Belanja Kementerian/Lembaga dimanfaatkan secara efisien mencapai 44,78%
• Transfer ke Daerah senilai 5,63 Triliun telah disalurkan dengan tepat sasaran untuk mendukung perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dan mendukung Pembangunan daerah menjadi penyumbang 94,72% pendapatan Provinsi Maluku
• Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus anggaran senilai 1,32 Triliun dengan Pendapatan 4,50 Triliun dan Belanja 3,18 Triliun dengan pembiayaan utama dari pemanfaatan SiLPA dan Pimbiayaan Perbankan
• Tren penyaluran Kredit Program pemerintah yang selalu meningkat hingga pada tahun 2024 terdapat 202 debitur KUR dan 2.301 debitur Kredit Ultra Mikro
• Kinerja APBN dan APBD menjadi salah satu katalis pertumbuhan perekonomian regional baik dari sisi pembangunan fisik dan pembangunan SDM sehingga diharapkan menjadikan Maluku lebih memiliki daya saing.