Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku hingga April 2026 tumbuh positif dan terus mendorong penguatan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan wilayah kepulauan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dimana eskalasi konflik geopolitik perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran dan kondisi Selat Hormuz yang berada dalam ketegangan geopolitik yang sangat tinggi, memicu krisis energi dan mengganggu jalur pelayaran global, tekanan harga komoditas, dan tantangan perdagangan internasional.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku hingga Februari 2026 dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global. Eskalasi konflik geopolitik seperti perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran serta konflik Rusia–Ukraina berdampak pada terganggunya rantai pasok energi global, khususnya minyak, yang berpotensi mendorong inflasi dan mengganggu kinerja perekonomian. Kondisi ini perlu diwaspadai bersama sehingga APBN tetap mampu berperan sebagai stabilisator di tengah gejolak perekonomian, termasuk di Provinsi Maluku.

Realisasi pendapatan negara di Maluku hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp231,72 miliar atau 10,55% dari target, mengalami kontraksi sebesar 4,16% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan perpajakan, khususnya pada jenis pajak PPN. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp123,24 miliar dengan pertumbuhan terbatas, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi mencapai Rp246 juta. Kinerja positif dicapai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana realisasi tumbuh 20,62% (yoy) atau mencapai Rp108,48 miliar, didorong oleh optimalisasi PNBP lainnya serta kinerja Badan Layanan Umum.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga Februari 2026 mencapai Rp2.761,99 miliar atau 15,35% dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 20,67% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp795,42 miliar (9,39% dari pagu) dengan pertumbuhan 22,32% (yoy), didorong oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam rangka mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp1.967,58 miliar (20,65% dari pagu) atau tumbuh 20,02% (yoy), terutama didorong oleh tingginya penyaluran Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, khususnya DAK Non Fisik.

Kinerja belanja yang ekspansif di awal tahun, yang antara lain digunakan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang harapannya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingginya konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDRB yang mencapai sekitar 69,50% menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain berimplikasi pada meningkatnya tekanan harga.

Dengan kinerja tersebut, belanja pemerintah diharapkan tetap menjadi shock absorber atau jaring pengaman di tengah dinamika global dan nasional melalui belanja-belanja perlinsos, subsidi, dan pembiayaan UMKM. Manfaat langsung APBN yang dapat dirasakan oleh masyarakat Maluku antara lain melalui penyaluran pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan KUR telah terealisasi Rp199,88 miliar (tumbuh 17,84% dari periode yang sama tahun 2025) kepada 4.119 debitur, penyaluran kredit UMi dengan realisasi Rp Rp13,42 miliar (naik 57,83% dari tahun lalu) kepada 2.257 orang debitur.

Dari sisi sektor riil, perekonomian Maluku menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid dengan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,44% (yoy). Namun demikian, kinerja perdagangan luar negeri masih menunjukkan tantangan dengan nilai ekspor yang relatif terbatas sebesar USD5,22 juta dibandingkan impor sebesar USD61,96 juta, sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan struktur ekonomi daerah, khususnya melalui hilirisasi sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian.

Kinerja APBN tersebut memberikan dampak yang signifikan baik pada sektor riil maupun moneter. Dari sisi riil, belanja pemerintah mendorong peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan yang dicapai pada periode sebelumnya. Sementara dari sisi moneter, tekanan inflasi yang meningkat berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan stabilisasi yang tepat. Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal Kementerian/Lembaga di Provinsi Maluku akan terus memperkuat pemantauan dan dukungan terhadap kualitas pelaksanaan APBN 2026. Fokus diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, penguatan UMKM melalui penyaluran kredit program, serta mendorong investasi daerah termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan untuk memastikan efektivitas penyaluran TKD dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

 ***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku

0813-8022-8410

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku pada bulan Januari 2026 menunjukkan momentum positif yang mencerminkan aktivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Realisasi APBN di Provinsi Maluku pada tahun 2025 tetap terjaga dengan tingkat penyerapan belanja yang tinggi dan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel meskipun mengalami koreksi. Total belanja negara terealisasi sebesar Rp19,28 triliun atau 94,90% dari pagu, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan layanan publik serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Ambon, 29 Desember 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional secara rutin untuk mengevaluasi kinerja realisasi APBN periode hingga akhir November 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, yang menunjukkan tren positif dengan percepatan realisasi belanja modal yang tinggi serta penguatan belanja barang dan jasa di awal triwulan IV.

Ambon, 28 November 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 31 Oktober 2025 pada Senin (17/11/2025). Acara    dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja APBN memasuki  triwulan IV mulai menunjukkan perbaikan dengan percepatan realisasi belanja modal yang tinggi dan belanja barang dan jasa yang semakin menguat namun demikian disisi lain realisasi APBD sedikit mengalami perlambatan bulanan dan meskipun masih sedikit mengalami pertumbuhan capaian realisasi masih perlu ditingkatkan. Fokus utama Kemenkeu di awal triwaul IV ini adalah selain untuk tetap mengawal Program Strategis Nasional juga terus mendorong pertumbuhan pendapatan dan juga belanja.

Pada Oktober 2025, perekonomian global menghadapi tantangan geopolitik seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan perdagangan AS-China-Eropa, populasi menua di negara maju, serta fluktuasi harga komoditas dan energi yang menekan pertumbuhan dunia di bawah potensi optimal. Secara nasional, Indonesia mencatat ketangguhan dengan PDB triwulan III-2025 tumbuh 5,04% (yoy) menurut BPS, didorong konsumsi rumah tangga 4,89%, investasi 13,7%, dan PMI Manufaktur 51,2, meski pelemahan rupiah ke Rp16.630/USD dan risiko resesi global menuntut stabilisasi moneter. Dinamika ini memengaruhi Provinsi Maluku yang tumbuh solid 4,31% (yoy) pada triwulan III-2025, terdorong pertanian-perikanan 7,94% dan perdagangan, namun rentan defisit ekspor komoditas rempah-ikan akibat volatilitas global serta ketergantungan 78,3% pada momentum nasional, sehingga diperlukan penguatan infrastruktur dan inflasi pangan.

Di tengah ketidakpastian, Perekonomian Provinsi Maluku pada Triwulan III-2025 tumbuh solid sebesar 4,31% (yoy) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Rp16,47 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp9,85 triliun, didorong pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi pada lapangan pertambangan dan penggalian 9,37%, jasa keuangan serta asuransi 8,49%, dan pertanian-kehutanan-perikanan 7,94%, sementara dari sisi pengeluaran ekspor luar negeri memimpin dengan 21,35% diikuti konsumsi LNPRT 4,82 % serta konsumsi rumah tangga 3,44%, dengan pertumbuhan kuartalan (q-to-q) 4,03% dan kalender (c-to-c) 4,25%; indikator makro lainnya menunjukkan inflasi Oktober 2025 sebesar 2,30% (yoy) yang lebih rendah dari nasional 2,85% meski fluktuatif, namun tantangan kesejahteraan tetap ada seperti tingkat kemiskinan 15,78% di atas nasional, Gini Ratio naik menjadi 0,296 (masih di bawah nasional 0,375), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,09 meningkat 0,94% dari 2024 dengan kemajuan harapan lama sekolah menjadi 14,10 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,51 tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 6,27 % di atas nasional 4,76%, serta neraca perdagangan Januari-September 2025 dengan ekspor US$33,53 juta turun 18,31% dan impor US$252,69 juta turun 31,17% dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi harga-harga barang masih, pengendalian inflasi di Provinsi Maluku masih cukup baik dengan tingkat inflasi di bulan Oktober adalah 2,30 yoy dimana masih dalam rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%. Dengan demikian harga-harga masih cukup terkendali.

Kinerja Penerimaan APBN sampai dengan Bulan Oktober 2025, di sisi penerimaan negara dengan target Rp2.253,54 miliar telah mencapai Rp1.557,44 miliar, turun 19,69 persen (yoy) dibanding 2024, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.003,18 miliar dan PNBP Rp554,26 miliar, dengan kenaikan hanya pada PBB (79,86%), Pajak Lainnya (386,85% akibat deposit pajak), serta Cukai (0,37%), sementara PPh terkontraksi -36,31% dan PPN terkontraksi -35,35% karena pemusatan pelaporan pajak cabang serta kebijakan efisiensi operasional pemerintah.

Dari sisi belanja yang dialokasikan sebesar Rp20.532,40 miliar telah terjadi realisasi sebesar Rp15.245 miliar atau 75,55% dari pagu tahun 2025. Angka belanja ini turun sebesar -11,46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5.748,04 miliar atau 67,91% dari pagu dengan pertumbuhan negatif -17,82% serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9.497,34 miliar atau 81,07% dari alokasi dengan pertumbuhan negatif -7,10%.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi Transfer ke Daerah di Maluku adalah Rp11.714,27 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp9.497,34 miliar atau 81,07% dari alokasi dan mengalami penurunan dari periode 2024 mencapai -7,10%. Secara year on year sebagian besar jenis TKD mengalami penurunan kecuali DAK Non Fisik dan Dana Bagi Hasil. DBH telah terealisasi sebesar  53,39% dengan growth 14,43%, DAU terealisasi sebesar 86,19% dengan growth negatif -2,90%, DAK Fisik terealisasi 72,87% dengan growth -55,63%, DAK Non Fisik realisasi sebesar 72,87% dengan growth positif 2,84%, Dana Desa telah terealisasi sebesar 69,41% dengan growth -11,99% sedangkan Insentif Fiskal terealisasi sebesar 65,88% dengan growth -57,91%. 

Realisasi TKD ini menyumbang porsi besar pada pendapatan APBD dengan porsi 84% (per Oktober 2025) dimana secara konsolidasi realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp9.306,08 miliar dengan pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer pusat sebesar Rp7.967,30 miliar (catatan SIKRI) atau 85,61% dari total pendapatan APBD. Sampai dengan Bulan Oktober 2025 kenaikan PAD  cukup baik di angka 35,73% diikuti kenaikan Pendapatan Lainnya yang tumbuh 579,74%. Sedangkan untuk Belanja APBD telah terealisasi Rp7.432,22 miliar atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -13,34% dengan realisasi tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.842,26 miliar. Meskipun demikian realisasi sampai dengan Oktober masih sangat rendah untuk pendapatan baru mencapai 63,76% dari target penerimaan dan belanja baru terealisasi 50,93% dari pagu.

Perwakilan Kementerian Keuangan daerah seperti Kanwil DJPb Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, KPP Pratama Ambon serta KPKNL Ambon diharapkan terus memberikan dorongan pada perekonomian tidak hanya terkotak pada tugas dan fungsinya baik dari sisi pendapatan maupun belanja namun juga inisiatif strategis lain yang mampu menciptakan nilai tambah. Sebagai contoh pembinaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPKNL Ambon, dukungan dan dorongan pelaksanaan ekspor UMKM di wilayah Ambon oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dukungan dalam hal perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Ambon.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, selaku pimpinan rapat, menyampaikan arahan terkait kebijakan pemerintah tahun 2025 dan prioritas utama layanan publik, yang hingga Oktober 2025 menegaskan komitmen memperkuat kesejahteraan rakyat serta ketahanan nasional. Kemenkeu satu Maluku diharapkan mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional untuk gizi generasi muda, pengadaan cadangan beras Bulog guna stabilitas pangan, inisiatif pendidikan termasuk Sekolah Unggul Garuda di SMA Negeri Siwalima, Sekolah Rakyat di Hiti Hiti Hala Hala, serta revitalisasi sekolah dan rumah sakit. Perekonomian didorong melalui pendirian 1.235 Koperasi Desa Merah Putih di desa dan kelurahan, dengan keberhasilan program bergantung pada sinergi pemerintah pusat-daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta stakeholder lain agar tepat sasaran dan berdampak nyata.

Sektor Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu motor utama perekonomian Maluku, dengan kontribusi mencapai 20,13% dan menempati urutan kedua terbesar. Realisasi belanja yang tepat sasaran dari sektor ini diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah tetap berkomitmen memaksimalkan peran APBN sebagai penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah, antara lain penguatan program perlindungan sosial, pemberian stimulus fiskal bagi sektor strategis yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, percepatan transformasi industri, serta peningkatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang prudent dan penyediaan cadangan kas (cash buffer) pada level yang memadai namun juga diharapkan mampu memberikan insentif bagi perekonomian.

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                                                                                                         0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                                         Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Ambon, 31 Oktober 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 30 September 2025 pada Kamis (09/10/2025). Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan instan vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja APBN di kahir Triwulan III tahun 2025 mengalami penyesalan pada kedua sisi baik pendapatan dan belanja negara