Kinerja fiskal pemerintah di Maluku hingga Mei 2026 menunjukkan momentum yang kuat. Pendapatan negara mencapai Rp758,38 miliar dan tumbuh 14,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja negara terealisasi Rp7.232,04 miliar dan tumbuh 12,04 persen. Capaian ini menunjukkan APBN terus bekerja untuk menjaga

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku hingga April 2026 mencapai Rp305,92 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.006 orang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku hingga April 2026 tumbuh positif dan terus mendorong penguatan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan wilayah kepulauan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dimana eskalasi konflik geopolitik perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran dan kondisi Selat Hormuz yang berada dalam ketegangan geopolitik yang sangat tinggi, memicu krisis energi dan mengganggu jalur pelayaran global, tekanan harga komoditas, dan tantangan perdagangan internasional.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku hingga Februari 2026 dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global. Eskalasi konflik geopolitik seperti perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran serta konflik Rusia–Ukraina berdampak pada terganggunya rantai pasok energi global, khususnya minyak, yang berpotensi mendorong inflasi

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku pada bulan Januari 2026 menunjukkan momentum positif yang mencerminkan aktivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Realisasi APBN di Provinsi Maluku pada tahun 2025 tetap terjaga dengan tingkat penyerapan belanja yang tinggi dan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel meskipun mengalami koreksi. Total belanja negara terealisasi sebesar Rp19,28 triliun atau 94,90% dari pagu, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan layanan publik serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Ambon, 29 Desember 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional secara rutin untuk mengevaluasi kinerja realisasi APBN periode hingga akhir November 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, yang menunjukkan tren positif dengan percepatan realisasi belanja modal yang tinggi serta penguatan belanja barang dan jasa di awal triwulan IV.