Kinerja pengelolaan keuangan negara di Provinsi Maluku hingga 30 Juni 2026 menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah berhasil menjaga momentum pertumbuhan penerimaan negara sekaligus memperkuat belanja negara untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi pendapatan APBN Regional Maluku mencapai Rp907,89 miliar atau 41,33 persen dari target, tumbuh 4,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan yang mencapai Rp578,38 miliar, tumbuh 42,21 persen (yoy) serta kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp329,52 miliar.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat penyaluran anggaran untuk masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp9,11 triliun atau 50,27 persen dari pagu, tumbuh 7,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi dan memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
Dukungan APBN untuk Daerah Terus Berlanjut
Pemerintah telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,97 triliun atau 52,15 persen dari pagu. Penyaluran ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Maluku. Dana TKD dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas layanan pemerintahan, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dari berbagai komponen TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penopang utama keuangan daerah dengan realisasi mencapai Rp3,80 triliun, disusul DAK Fisik sebesar Rp993,26 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp177,60 miliar. Penyaluran tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus melanjutkan program-program pembangunan prioritas.
Kinerja penyaluran TKD juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada beberapa jenis transfer. DAK Fisik mencatat pertumbuhan realisasi tertinggi, yaitu 138,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, DAK Nonfisik juga tumbuh 30,29 persen, terutama untuk mendukung pembayaran tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan program layanan dasar lainnya yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Menguat
Kinerja penerimaan pajak juga terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, penerimaan pajak neto mencapai Rp576,92 miliar atau meningkat 4,47 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp1,45 miliar atau 98,33 persen dari target, didorong oleh peningkatan aktivitas impor dan penguatan pengawasan kepabeanan.
Penyaluran KUR Bantu UMKM Tumbuh
Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hingga Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp679,23 miliar kepada 17.080 debitur, meningkat 30,37 persen dibandingkan tahun lalu. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu pelaku UMKM memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah.
Tantangan dalam Perdagangan
Pemerintah juga mencermati sejumlah tantangan yang masih perlu menjadi perhatian bersama. Tingkat inflasi Maluku pada Juni 2026 tercatat 3,80 persen (yoy), terutama dipengaruhi peningkatan harga komoditas hortikultura serta kenaikan biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non subsidi yang diatur pemerintah. Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 92,68, sementara neraca perdagangan masih mengalami defisit.
Sampai dengan Juni 2026, aktivitas perdagangan luar negeri Maluku menunjukkan dinamika ekonomi yang tetap bergerak. Nilai ekspor Maluku mencapai US$32,75 juta, didominasi komoditas perikanan yang menjadi andalan daerah. Sementara itu, impor tercatat sebesar US$412,34 juta untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan Maluku berada pada posisi defisit US$379,59 juta. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, meningkatkan produktivitas sektor unggulan memperbaiki konektivitas logistik, serta mendorong peningkatan ekspor daerah.
Komitmen Pemerintah untuk Masyarakat
Pemerintah akan terus menjaga kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dikelola negara diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan capaian positif pada semester pertama tahun 2026, Pemerintah optimistis kinerja fiskal dan ekonomi Maluku akan semakin kuat seiring realisasi investasi pada bidang energi dan agro industri sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Maluku.
.***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
0813-8022-8410
