Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku hingga April 2026 mencapai Rp305,92 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.006 orang.
"Capaian ini menunjukkan peran APBN dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha skala kecil di Maluku," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Selasa (26/5).
Menurut dia, realisasi penyaluran KUR tersebut tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif. Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Maluku hingga April 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasinya mencapai Rp13,56 miliar atau meningkat 56,42 persen secara tahunan dengan jumlah debitur sebanyak 2.271 orang.
Pembiayaan KUR dan UMi menjadi bagian dari instrumen APBN yang diarahkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi perekonomian Maluku pada kuartal I 2026 juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen secara tahunan yang ditopang konsumsi rumah tangga dan sejumlah sektor unggulan.
Sejumlah lapangan usaha masih menjadi penopang utama pergerakan ekonomi Maluku, di antaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta real estat. Di sektor perdagangan luar negeri, kinerja ekspor Maluku hingga April 2026 mencapai 18,77 juta dolar AS dan didominasi komoditas nonmigas, terutama produk perikanan.
Pertumbuhan ekspor tersebut didorong meningkatnya volume ekspor produk perikanan, termasuk fasilitasi ekspor langsung produk perikanan dari Tual ke Hong Kong pada akhir April 2026. "Hal ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hilirisasi, konektivitas perdagangan, dan daya saing produk unggulan Maluku," ujar dia.
