Ambon, 29 Desember 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional secara rutin untuk mengevaluasi kinerja realisasi APBN periode hingga akhir November 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, yang menunjukkan tren positif dengan percepatan realisasi belanja modal yang tinggi serta penguatan belanja barang dan jasa di awal triwulan IV.

Meskipun demikian, realisasi APBD mengalami sedikit perlambatan bulanan, namun secara keseluruhan capaian masih menunjukkan pertumbuhan yang dapat ditingkatkan. Dengan sisa waktu satu bulan menjelang akhir tahun 2025, peluang besar terbuka lebar untuk mengejar dan mencapai target penerimaan negara serta realisasi belanja APBN, guna mendukung pertumbuhan perekonomian regional yang semakin solid. 

Pada November 2025, perekonomian global terus menghadapi berbagai tantangan geopolitik, termasuk fragmentasi geoekonomi, ketegangan perdagangan antara AS-China-Eropa, populasi menua di negara maju, serta fluktuasi harga komoditas dan energi yang menekan pertumbuhan dunia di bawah potensi optimal. Secara nasional, Indonesia menunjukkan ketangguhan dengan PDB triwulan III-2025 tumbuh 5,04% yoy menurut BPS, didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,89%, investasi 13,7%, dan PMI Manufaktur 51,2, meskipun pelemahan rupiah ke Rp16.630 per USD serta risiko resesi global menuntut stabilisasi moneter yang lebih kuat. Dinamika ini berdampak pada Provinsi Maluku, yang tetap tumbuh solid sebesar 4,31% yoy pada triwulan III-2025, terdorong oleh sektor pertanian-perikanan (7,94%) dan perdagangan, meski rentan terhadap defisit ekspor komoditas rempah dan ikan akibat volatilitas global serta ketergantungan 78,3% pada momentum nasional, sehingga penguatan infrastruktur dan pengendalian inflasi pangan menjadi krusial. 

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan III-2025 masih mampu tumbuh sebesar 4,31% yoy, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp16,47 triliun dan atas harga konstan 2010 sebesar Rp9,85 triliun. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi tercatat pada lapangan pertambangan dan penggalian (9,37%), jasa keuangan serta asuransi (8,49%), dan pertanian-kehutanan-perikanan (7,94%), sementara dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri memimpin dengan 21,35%, diikuti konsumsi LNPRT (4,82%) serta konsumsi rumah tangga (3,44%), dengan pertumbuhan kuartalan q-to-q sebesar 4,03% dan kalender c-to-c 4,25%. Indikator makro lainnya menunjukkan inflasi November 2025 sebesar 2,33% yoy yang lebih rendah dari nasional (2,72%) meski fluktuatif. Pengendalian inflasi di Provinsi Maluku masih cukup baik dengan tingkat 2,33% yoy pada November 2025, berada dalam rentang target 2,5 ±1%, sehingga harga barang tetap terkendali. Sejumlah tantangan masih perlu perhatian khusus yaitu tingkat kemiskinan 15,78% (di atas nasional), Gini Ratio naik menjadi 0,296 (masih di bawah nasional 0,375), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,09 (meningkat 0,94 dari 2024 dengan harapan lama sekolah 14,10 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,51 tahun), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,27% (di atas nasional 4,76%). Neraca perdagangan Januari-November 2025 mencatat ekspor US$49,85 juta dan impor US$321,88 juta, menegaskan perlunya pengawalan ekspor-impor yang lebih intensif. 

Kinerja penerimaan APBN Provinsi Maluku hingga akhir November 2025 menunjukkan potensi akselerasi yang positif. Hingga November 2025, penerimaan negara dengan target Rp2.287,29 miliar telah mencapai Rp1778,74 miliar atau 77,77% dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.162,35 miliar dan PNBP Rp616,39 miliar. Meskipun mengalami penurunan pajak sebesar 26,05% dibanding 2024, terdapat kenaikan signifikan pada PBB (41,09%) dan jenis Pajak Lainnya (5.120%) akibat deposit pajak, serta Cukai (0,47%), sementara PPh dan PPN mengalami kontraksi akibat pemusatan pelaporan pajak cabang serta kebijakan efisiensi operasional pemerintah. Dengan sisa satu bulan, target penerimaan negara tetap realistis dan dapat dicapai melalui optimalisasi pemungutan pajak, peningkatan PNBP, serta sinergi antar instansi Kemenkeu seperti Kanwil DJPb, Bea Cukai, dan KPP Pratama Ambon.  

Realisasi belanja APBN hingga akhir November 2025 juga menjanjikan tren perbaikan. Hingga November, belanja yang dialokasikan Rp20.216,79 miliar telah terealisasi Rp16.965,61 miliar atau 83,92 dari pagu tahun 2025, dengan penurunan yoy 10,75% dibanding periode sama 2024. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp6.549,54 miliar atau 77,03 dari pagu (growth -15,42%), sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10.416,07 miliar atau 88,92% dari alokasi, dengan growth -7,54%. Rincian TKD mencakup DBH terealisasi 66,37% (growth 4,30%), DAU 93,48% (growth -4,79%), DAK Fisik 68,60% (growth -56,32%), DAK Non-Fisik 85,09% (growth 13,49%), Dana Desa 74,63% (growth -16,48%), dan Insentif Fiskal 100% (growth -48,68%). Realisasi TKD ini menyumbang porsi besar pada pendapatan APBD (85,06% sebagaimana tercatat pada realisasi APBD), dengan pendapatan daerah secara konsolidasi Rp9.855,91 miliar, didominasi transfer pusat Rp8.383,51 miliar atau 85,06% dari total APBD. Kenaikan PAD 28,75% dan Pendapatan Lainnya 634,58% menjadi sorotan positif, meskipun realisasi belanja APBD Rp7.948,16 miliar dengan belanja pegawai tertinggi Rp3.654,02 miliar atau sekitar 49,74% dari total belanja APBD. Dengan percepatan belanja modal dan barang jasa yang menguat, sisa satu bulan ini menjadi momentum krusial untuk capai target akhir tahun melalui pengelolaan anggaran yang prudent. 

Perwakilan Kementerian Keuangan daerah seperti Kanwil DJPb Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, KPP Pratama Ambon serta KPKNL Ambon diharapkan terus memberikan dorongan pada perekonomian tidak hanya terkotak pada tugas dan fungsinya baik dari sisi pendapatan maupun belanja namun juga inisiatif strategis lain yang mampu menciptakan nilai tambah. Sebagai contoh pembinaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPKNL Ambon, dukungan dan dorongan pelaksanaan ekspor UMKM di wilayah Ambon oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dukungan dalam hal perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Ambon. 

Fokus utama Kemenkeu di awal triwulan IV adalah mengawal Program Strategis Nasional sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan dan belanja. Kanwil DJPb Provinsi Maluku, selaku pimpinan rapat, menyampaikan arahan terkait kebijakan pemerintah 2025 dan prioritas layanan publik untuk memperkuat kesejahteraan rakyat serta ketahanan nasional. Kemenkeu satu Maluku diharapkan mendukung program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional untuk gizi generasi muda, pengadaan cadangan beras Bulog guna stabilitas pangan, inisiatif pendidikan termasuk Sekolah Unggul Garuda di SMA Negeri Siwalima, Sekolah Rakyat di Hiti Hiti Hala Hala, serta revitalisasi sekolah dan rumah sakit. Perekonomian didorong melalui pendirian 1.235 Koperasi Desa Merah Putih di desa dan kelurahan, dengan keberhasilan bergantung pada sinergi pemerintah pusat-daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi agar tepat sasaran.  

Sektor Administrasi Pemerintahan sebagai motor utama (kontribusi 20,13%, urutan kedua terbesar) diharapkan mendorong pertumbuhan melalui realisasi belanja tepat sasaran. Khusus concern Kanwil DJPb, komitmen kuat ditekankan pada pengawalan ekspor-impor di wilayah Maluku untuk atasi defisit neraca perdagangan, melalui sinergi dengan Kanwil Bea Cukai Maluku dalam dukungan ekspor UMKM, pembinaan dan pembiayaan UMKM oleh DJPb dan KPKNL Ambon, serta dukungan perpajakan oleh KPP Pratama Ambon. Pemerintah berkomitmen memaksimalkan APBN sebagai shock absorber untuk jaga stabilitas ekonomi, lindungi daya beli masyarakat, kuatkan perlindungan sosial, stimulus fiskal sektor strategis, transformasi industri, dan ketahanan fiskal dengan cash buffer memadai yang memberi insentif perekonomian. 

Realisasi APBN Maluku diproyeksikan terus akselerasi pada Desember, dengan fokus optimalisasi penerimaan negara melalui sinergi instansi Kemenkeu seperti Kanwil DJPb, Bea Cukai, dan KPP Pratama, sambil mempercepat belanja strategis termasuk TKD yang telah mencapai 88,92% hingga November 2025. Harapan besar tercipta bahwa target akhir tahun dapat diraih, mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, cadangan beras Bulog, dan pengawalan ekspor-impor untuk atasi defisit neraca perdagangan, semuanya tetap berpegang pada prinsip ketaatan aturan dan kehati-hatian pengelolaan fiskal. Komitmen ini memastikan APBN berfungsi sebagai shock absorber yang efektif, menjaga stabilitas ekonomi regional di tengah dinamika global 

Perwakilan Kementerian Keuangan daerah diharapkan terus berinovasi di luar tugas pokok, menciptakan nilai tambah bagi perekonomian regional. Dengan demikian, realisasi APBN KiTA Maluku hingga akhir 2025 diproyeksikan optimal, mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Dengan memasuki bulan Desember 2025, realisasi APBN dan APBD Provinsi Maluku menunjukkan momentum optimis yang semakin menguat, didorong oleh tren percepatan belanja modal serta penguatan penerimaan negara di triwulan IV. Satu bulan penuh ke depan ini menjadi kesempatan emas untuk memaksimalkan capaian target, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah terus berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Maluku. 

*** 

Narahubung Media: 

Kanwil DJPb Provinsi Maluku 0813-8022-8410 

Kementerian Keuangan Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.