Ambon, 31 Juli 2025 – Pada rapat rutin yang dilaksanakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku pada Kamis (10/07/2025), menghadirkan seluruh perwakilan dari instansi vertikal kementerian keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar, evaluasi kinerja APBN pada bulan Juni menunjukkan peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja.

Di sisi lain, kinerja APBD tercatat semakin menguat, dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah yang sama periode tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan secara merata, melalui implementasi program berskala nasional Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Penguatan Pembangunan Sekolah, Perumahan Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi, sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.

Di tengah kondisi global yang masih tinggi, perekonomian nasional maupun daerah tetap menunjukkan ketahanan serta peluang untuk tumbuh lebih kuat melalui strategi kebijakan yang adaptif. Hingga Juni 2025, kondisi global masih dibayangi oleh berbagai tekanan eksternal, mulai dari meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik geopolitik yang belum mereda seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di kawasan laut China Selatan, hingga memanasnya hubungan antara Iran dan Israel. Gejolak tesebut berdampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya terlihat dari pelemahan arus perdagangan internasional, meningkatnya tekanan inflasi, dan arus keluar modal dari negara berkembang. Ketidakpastian di pasar keuangan mendorong para investor untuk lebih berhati-hati dalam membangun modalnya. Meskipun demikian tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,87% ( year-on-year) pada Triwulan I 2025 dan untuk regional Maluku mencapai 5,07% ( year-on-year) .

Dari sisi penerimaan, hingga akhir Juni 2025, pelaksanaan APBN di Provinsi Maluku berkembang cukup baik dari bulan ke bulan terutama untuk triwulan II. Dari target penerimaan sebesar Rp2.250,32 miliar, realisasi yang terjadi sebesar Rp841,18 miliar atau sekitar 37,38% dari total target. Penerimaan ini terutama berasal dari dua komponen, yaitu penerimaan perpajakan sebesar Rp524,38 miliar tercatat 29,43% dari target dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp316,81 miliar tercatat 67,58 % dari target. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kinerja penerimaan tetap terjaga, meskipun di tengah tantangan perekonomian global yang dinamis.

Dari sisi belanja, pemerintah terus mendorong efektivitas penggunaan anggaran. Dari total pagu belanja sebesar Rp20.487,10 miliar, realisasi belanja mencapai Rp8.508,95 miliar sekitar 41,53% dari pagu anggaran. Realisasi belanja APBN terdiri atas pemerintah pusat sebesar Rp3.06937 miliar. Belanja pemerintah digunakan untuk memuat berbagai kebutuhan di daerah, meliputi belanja pegawai dengan realisasi Rp1.937,41 miliar belanja modal dengan realisasi Rp290,25 miliar belanja barang dengan realisasi Rp830,81 miliar dan belanja sosial dengan realisasi Rp10,89 miliar. Diharapkan belanja APBN di daerah menghasilkan transmisi ke perekonomian daerah.

Sementara itu, untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi mencapai Rp4.897,52 miliar atau sebesar 51,93% dari total alokasi. Realisasi Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi hasil mencapai Rp4.115,80 miliar) Dana transfer khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai realisasi sebesar Rp757,88 miliar; dan dana desa mencapai realisasi sebesar Rp542,05 miliar sedangkan untuk insentif fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2024 ini mencapai realisasi Rp23,84 miliar. Transfer ke Daerah ditujukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah di Maluku guna mendukung pelayanan Masyarakat dan dorongan perekonomian daerah.

Lebih lanjut, kinerja APBD provinsi Maluku. Secara konsolidasi, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp5.045,14 miliar atau 34,56% dari pagu penerimaan dengan pertumbuhan positif sebesar 12,32%. Sementara itu, Belanja Daerah telah mencapai Rp3.738,71 miliar atau 25,62% dari pagu anggaran dengan pertumbuhan positif 17,71%. Peningkatan ini menunjukkan belum adanya percepatan dalam realisasi anggaran di tingkat daerah, yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah dan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.

Kepala Kanwill DJPb Provinsi Maluku selaku pimpinan rapat menyampaikan arah atas kinerja APBN sampai dengan semester I tahun 2025 yang menitikberatkan pada percepatan pendapatan dan belanja APBN guna mendukung program strategis nasional. Hingga Juni 2025, berbagai prioritas kebijakan menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Beberapa program strategis nasional yang perlu mendapat pengawalan misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional guna mendorong perbaikan gizi generasi muda, serta penguatan cadangan beras pemerintah melalui Perum Bulog untuk mendukung ketahanan pangan, program Koperasi Desa Merah Putih yang berguna meningkatkan perekonomian dari desa serta program unggulan lainnya seperti Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Program-program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan mendasar seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan perekonomian desa. Sehingga dalam keberhasilan implementasinya tentu memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sektor Administrasi Pemerintahan sendiri menjadi salah satu penopang utama dalam struktur ekonomi Maluku, dengan kontribusi sebesar 21,43%, menempati posisi kedua tertinggi. Penyerapan anggaran dari sektor ini diharapkan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan dorongan yang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam menghadapi kondisi global yang terus berkembang, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan fungsi APBN secara efektif sebagai instrumen penyangga ekonomi ( shock absorber ), melalui berbagai kebijakan seperti penguatan perlindungan sosial, stimulus fiskal untuk sektor prioritas, percepatan transformasi ekonomi, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati termasuk menjaga ketersediaan cadangan kas pada tingkat yang aman.

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku 0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                                         Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.