Ambon, 31 Oktober 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 30 September 2025 pada Kamis (09/10/2025). Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan instan vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja APBN di kahir Triwulan III tahun 2025 mengalami penyesalan pada kedua sisi baik pendapatan dan belanja negara

Kontraksi yang terjadi banyak disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan halaman belanja cukup banyak berkurang dan juga berdampak pada penrimaan negara

di wilayah Maluku mengingat sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar

Di tengah kontraksi, Pada triwulan II-2025, perekonomian Maluku mencatat PDRB harga berlaku Rp16,08 triliun dan harga konstan 2010 Rp9,47 triliun, dengan pertumbuhan mantap 3,39% (y-on-y), 0,97% (q-to-q), serta 4,22% (c-to-c), didorong sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (6,85%), industri pengolahan (6,25%), serta transportasi (5,31%), sementara dari sisi pengeluaran konsumsi LNPRT terdepan 9,61% diikuti konsumsi rumah tangga 3,45% dan PMTB 0,45%—meski inflasi per 30 September 2025 naik ke 3,01% (y-on-y) dengan IHK 109,68, deflasi m-to-m 0,29%, dan y-to-d 2,51%, di atas nasional 2,65%, akibat kenaikan harga makanan-minuman (7,63%), kesehatan (4,25%), ditambah Malteng tertinggi 3,09%. Tantangan kesejahteraan tetap ada seperti kemiskinan 15,78%, Gini Ratio 0,296 (naik tapi di bawah nasional 0,375), IPM 73,4 (2024, naik 0,65%), dan TPT 5,95% (selalu di atas nasional 2020-2024), ditambah ekspor Januari-Agustus turun 18,85% jadi US$28,31 juta (nol di Agustus), sementara impor Agustus melonjak 88,22% ke US$32,96 juta dengan total US$220,21 juta (turun 35,24% yoy), didominasi migas US$218,31 juta plus nonmigas seperti plastik, karton, tekstil, dan mesin—secara keseluruhan, ini gambaran ekonomi dinamis tetapi perlu strategi yang kuat untuk menciptakan inklusivitas.

Kinerja Penerimaan APBN per 30 September 2025 mencapai Rp1.380,16 miliar, angka ini turun sebesar -19,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp868,95 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp511,20 miliar. Hanya jenis pajak PBB serta Pajak Lainnya yang mengalami kenaikan pada periode September 2025 sedangkan 2 jenis pajak lainnya masing-masing mengalami penurunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar -36,37%, PPN mengalami penurunan -36,82%. Pajak Lainnya mengalami peningkatan yang signifikan karena penerapan simpanan pajak yang mana penampungan jenis pajak yang belum dapat diurutkan sesuai peruntukan dan belum melakukan perubahan pada jenis pajak tertentu oleh bendaharawan dan dicatat dalam Coretax sebagai penerimaan Pajak Lainnya yang tumbuh 336,65% untuk PBB juga tumbuh positif di angka 73,08%. Salah satu pendapatnya adalah pemusatan pelaporan pajak untuk usaha cabang di daerah sehingga menurunkan pencapaian penerimaan di Maluku serta efisiensi efisiensi yang menyebabkan penurunan aktivitas operasi pemerintah.

Dari sisi belanja yang dialokasikan sebesar Rp13.566,92 miliar atau 66,90% dari pagu tahun 2025. Angka belanja ini turun sebesar -10,70% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4.903,85 miliar atau 57,25% dari pagu dengan pertumbuhan negatif -20,92% serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8.663,07 miliar atau 73,95% dari alokasi dengan pertumbuhan negatif -3,65%.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp7.530,97 miliar atau 61,87% sedikit mengalami pertumbuhan negatif -4,96%. Realisasi Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp5.680,96 miliar; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai realisasi sebesar Rp1.210,72 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai realisasi sebesar Rp615,46 miliar bagi 1.199 desa sedangkan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2024 ini mencapai realisasi Rp23,84 miliar.

Realisasi TKD sampai dengan periode ini tergambar dimana alokasi Transfer ke Daerah di Maluku adalah Rp11.714,27 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp8.663,07 miliar atau 73,95% dari alokasi dan mengalami penurunan dari periode 2024 mencapai -3,65%. DAU telah terealisasi sebesar 78,15% dengan pertumbuhan negatif -2,84%, DAK Fisik terealisasi 51,96% dengan pertumbuhan -35,23%, DAK Non Fisik realisasi sebesar 65,78% dengan pertumbuhan positif 7,16%, Dana Desa telah terealisasi sebesar 66,15% dengan pertumbuhan -6,78% sedangkan Insentif Fiskal terealisasi sebesar 58,17% dengan pertumbuhan -62,83%. Secara year on year sebagian besar jenis TKD mengalami penurunan kecuali kecuali DAK Non Fisik yang tumbuh 7,16%.

Kementerian Perwakilan Keuangan daerah seperti Kanwil DJPb Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, KPP Pratama Ambon serta KPKNL Ambon diharapkan terus memberikan dorongan pada perekonomian tidak hanya terkotak pada tugas dan fungsi baik dari sisi pendapatan maupun belanja namun juga inisiatif strategi lainnya yang mampu menciptakan nilai tambah. Misalnya saja pelatihan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPKNL Ambon, dukungan dan dorongan pelaksanaan ekspor UMKM di wilayah Ambon oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dukungan dalam hal perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Ambon.

Kepala Kanwil DJPb Maluku yang memimpin rapat juga menyampaikan Arahan soal kebijakan pemerintah 2025 plus prioritas utama layanan publik, di mana sampai September 2025, fokusnya solid banget buat kuatin yayasan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Tim Kemenkeu satu Maluku diharap mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional guna meningkatkan gizi anak muda, pengadaan cadangan beras melalui Bulog demi kestabilan pasokan pangan, program pendidikan seperti Sekolah Unggul Garuda di SMA Negeri Siwalima, Sekolah Rakyat di Hiti Hiti Hala Hala, plus revitalisasi sekolah, di bidang kesehatan lewat Revitalisasi Rumah Sakit, serta dorong ekonomi dengan 1.235 Koperasi Desa Merah Putih untuk desa-kelurahan. Program-program strategis nasional ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Provinsi Maluku.Sukses program ini bergantung pada sinergi erat antar pemerintah pusat-daerah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar penerapannya bijaksana , tepat sasaran, serta berdampak nyata bagi warga.

Sektor administrasi pemerintahan jadi penggerak kunci ekonomi Maluku dengan kontribusi 20,11% sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua, di mana terwujudnya belanja yang tepat sasaran diharapkan bisa ngegas pertumbuhan daerah secara signifikan. Pemerintah berkomitmen kuat memaksimalkan APBN sebagai penyangga utama (shock absorber) guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat di tengah gejolak global yang semakin tebal, lewat langkah-langkah konkret seperti penguatan program sosial, stimulus fiskal membuat strategi sektor berdampak tinggi pada pertumbuhan, percepatan transformasi industri, plus ketahanan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati (prudent), stok kas cadangan ketahanan, serta yang membuat ekonomi lebih hidup.

***

Kontak Media:

Kantor DJPb Provinsi Maluku 0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                                         Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.