Di tengah ketidakpastian ekonomi global dimana eskalasi konflik geopolitik perang Amerika Serikat/Israel dengan Iran dan kondisi Selat Hormuz yang berada dalam ketegangan geopolitik yang sangat tinggi, memicu krisis energi dan mengganggu jalur pelayaran global, tekanan harga komoditas, dan tantangan perdagangan internasional.
Perekonomian Maluku pada Maret 2026 tetap memerlukan dukungan fiskal yang kuat. Dengan karakter ekonomi daerah yang masih ditopang konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta sektor perikanan dan perdagangan, APBN diharapkan terus menjadi shock absorber untuk menjaga stabilitas, mendorong aktivitas perekonomian, dan melindungi kesejahteraan masyarakat Maluku.
Realisasi pendapatan negara di Maluku hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp423,58 miliar atau 19,29% dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 13,44% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh PNBP, meskipun dari sisi perpajakan masih mengalami tekanan. Penerimaan akuntansi tercatat sebesar Rp227,26 miliar dengan kontraksi 1,66% (yoy), terutama mempengaruhi penurunan jenis pajak PPN yang terealisasi sebesar Rp60,72 miliar atau 9,39% dari target dan terkontraksi 4,59% (yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai memberikan kontribusi mencapai Rp534,78 juta. Kinerja positif yang dicapai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi tumbuh 37,97% (yoy) atau mencapai Rp196,32 miliar, didorong oleh optimalisasi PNBP lainnya serta kinerja Badan Layanan Umum.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga Maret 2026 mencapai Rp4.303,99 miliar atau 23,79% dari pagu, tumbuh sebesar 9,88% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.671,83 miliar (19,52% dari pagu) dengan pertumbuhan 25,42% (yoy), didorong oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam rangka mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp2.632,15 miliar (27,63% dari pagu) atau tumbuh 1,86% (yoy), terutama didorong oleh tingginya penyaluran Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, khususnya DAK Non Fisik yang tumbuh 40,40% (yoy).
Kinerja belanja yang ekspansif di awal tahun, yang antara lain digunakan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional, turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDRB yang mencapai sekitar 69,50% menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain berimplikasi pada meningkatnya tekanan harga. Inflasi Maluku pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,40% (yoy).
Dengan kinerja tersebut, belanja pemerintah diharapkan tetap menjadi shock absorber atau jaring pengaman di tengah dinamika global dan nasional melalui belanja-belanja perlinsos, subsidi, dan pembiayaan UMKM. Manfaat langsung APBN yang dapat dirasakan oleh masyarakat Maluku antara lain melalui penyaluran pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan KUR telah terealisasi Rp305,92 miliar (tumbuh 21,75% dibandingkan periode yang sama tahun 2025) menjadi 6.006 debitur, sedangkan penyaluran kredit UMi terealisasi sebesar Rp13,56 miliar (naik 56,42% dari tahun lalu) menjadi 2.271 debitur.
Dari sisi sektor riil, perekonomian Maluku menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid dengan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,44% (yoy). Namun demikian, kinerja perdagangan luar negeri masih menunjukkan tantangan dengan nilai ekspor sampai dengan Maret 2026 sebesar USD12,32 juta dibandingkan impor sebesar USD121,51 juta, sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan struktur perekonomian daerah, khususnya melalui hilirisasi sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian.
Sebagai penutup, kinerja APBN di Provinsi Maluku hingga Maret 2026 menunjukkan bahwa fiskal tetap memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas perekonomian daerah. Di tengah tantangan penerimaan perpajakan dan dinamika perdagangan luar negeri, belanja negara tetap hadir sebagai instrumen utama untuk menopang aktivitas ekonomi, memperkuat layanan publik, serta menjaga daya tahan masyarakat.
Capaian positif terhadap PNBP, pertumbuhan belanja pemerintah, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui KUR dan UMi menjadi bukti bahwa APBN bekerja nyata untuk masyarakat. Ke depan, sinergi antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar kualitas belanja semakin efektif, penerimaan negara semakin optimal, dan investasi daerah semakin berkembang. Dengan kerja sama yang solid, APBN diharapkan terus menjadi shock absorber yang dapat meredam guncangan ekonomi guna melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari dampak negatif terhadap seluruh global.
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Telepon: 0813-8022-8410
