Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Biro Organta sedang mengadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu selama satu tahun terakhir (2023-2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi seluruh pejabat/pegawai unit Eselon I/LNSW dan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada. Data responden akan diambil di 7 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Ambon, dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2024.

Bagi pengguna layanan Kemenkeu yang terdata sebagai responden, dimohon untuk berkenan memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif untuk membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas layanan.

Bersama, mari kita ciptakan layanan Kemenkeu yang Tepercaya!

#DJPbHAnDAL #SKPLKemenkeu2024

Apa Gratifikasi itu?

Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi meliputi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

“Korupsi Berbisa”
Karya: Fiqih Yogantara/

Gratifikasi disebut sebagai akar dari korupsi karena berpotensi kuat memiliki benturan kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri atau penyelenggara negara serta dapat menjerumuskan untuk melakukan suap dan pemerasan, serta bentuk korupsi lainnya. Oleh karena itu, secara ketentuan pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi. Penolakan dan Pelaporan terhadap gratifikasi akan membangun kebiasaan dan budaya antigratifikasi di suatu organisasi dalam perspektif internal (pegawai selaku penerima gratifikasi) dan perspektif eksternal (pemberi gratifikasi).

Program Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka membangun budaya wajib tolak dan lapor gratifikasi, Kemenkeu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan berkoordinasi secara aktif dengan KPK selaku pembina Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) nasional sehingga PPG Kemenkeu terdepan namun tetap inline dengan program pencegahan korupsi nasional.

PPG di Lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada:

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Per-2/KPK/2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan pengendalian gratifikasi dilaksanakan oleh:

1. Inspektorat Jenderal selaku UPG Koordinator;
2. Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi kepatuhan atau pengawasan internal selaku UPG Unit Kerja yang terdiri atas UPG Tingkat I/ II/ III sejumlah 885 UPG.

Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi Tahun 2024 dititikberatkan pada:

1. Diseminasi jargon "Tolak dan Laporkan Gratifikasi" dan pencantuman saluran pengaduan wise.kemenkeu.go.id pada seluruh platformUnit Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peran aktif pimpinan unit kerja sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tolak gratifikasi pada lingkup internal dan eksternal;
3. Penajaman titik rawan gratifikasi;
4. Pembinaan dan monitoring evaluasi 4 UPG Unit Kerja di Lingkup Kanwil DJPb Prov. Maluku.

Pelaksanaan PPG diharapkan memberikan dampak terbangunnya budaya tolak dan lapor gratifikasi di kalangan pegawai Kemenkeu serta mengedukasi pihak eksternal bahwa Kemenkeu berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi terkait dengan jabatan dan layanan yang diberikan.

Sahabat Intress, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berdiri teguh dengan cita-cita mulia. Tidak hanya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya tetapi juga teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menempuh tujuan luhur tersebut adalah jalan panjang yang tentunya tidak mudah. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kita tidak boleh abai dan memandang remeh karena korupsi dan gratifikasi adalah musuh yang merusak moralitas dan integritas. Penting bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda korupsi dan gratifikasi. Terus berusaha memahami, mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang mencurigakan dengan terus menjaga integritas pribadi dan organisasi. Kesadaran yang kuat membentuk pegawai menjadi pelopor dalam melawan korupsi sehingga organisasi terus berjalan di atas nilai-nilai luhur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepada para pimpinan, Anda semua dipilih untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi korupsi dan gratifikasi, selalu mengedepankan integritas dalam berorganisasi. Keteladanan yang baik akan menjadi katalisator dalam memotivasi pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Bersama kita terapkan sistem pengendalian yang telah lama kita bina untuk mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif maupun identifikasi holistik akan meningkatkan kepercayaa masyarakat pada organisasi. Begitu penting peran dari masing-masing pihak untuk memastikan bahwa organisasi kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas jadilah agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Demi bangsa dan negara, berantas korupsi, kita bisa!