Ambon, 30 September 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 31 Agustus 2025 pada Senin (15/09/2025). Acara    dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja APBN adalah terjadinya kontraksi atas realisasi pendapatan dan juga belanja regional disisi lain realisasi APBD justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dibanding periode tahun sebelumnya. Saat ini kebijakan pemerintah difokuskan terhadap Program Strategis Nasional yaitu Ketahanan Pangan, FLPP, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Revitalisasi Sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Dan Koperasi Desa Merah Putih.

Masih tingginya ketidakpastian global memberikan tekanan pada perekonomian regional sehingga peran APBN diperlukan sebagai intervensi. Meski demikian pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah terus menunjukkan resiliensi dan peluang untuk tumbuh lebih kuat melalui berbagai kebijakan strategis yang adaptif. Hingga Agustus 2025, berbagai gejolak dunia sedikit banyak mempengaruhi perekonomian nasional maupun regional. Meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik geopolitik yang terus berlanjut seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Laut China Selatan, serta memanasnya situasi Iran-Israel menambah daftar panjang konflik. Di sisi lain, gejolak di pasar keuangan global mendorong investor untuk lebih berhati-hati. Ketiga hal tersebut berdampak pada pelemahan perdagangan internasional, depresiasi mata uang negara berkembang, dan meningkatnya arus keluar modal. Pada kuartal kedua tahun 2025 perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,12% (year-on-year).

Di tengah kontraksi, pertumbuhan ekonomi regional secara triwulanan sebesar 0,97%, kinerja ekonomi Provinsi Maluku tetap menunjukkan prospek yang positif dengan pertumbuhan PDRB sebesar 3,39% (year-on-year). Struktur PDRB Provinsi Maluku menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Maluku masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,62%; diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,45%; perdagangan besar eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,45%; dan konstruksi sebesar 8,05%. Secara tahunan pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,85%; selanjutnya industri pengolahan sebesar 6,25%; selanjutnya lapangan usaha transportasi tumbuh sebesar 5,31%. Struktur PDRB Maluku menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Maluku yaitu sebesar 70,04%; komponen PMTB sebesar 28,93%; komponen PK-P sebesar 26,55%; komponen impor luar negeri sebesar 9,02%; komponen PK-LNPRT sebesar 3,10%; komponen ekspor luar negeri sebesar 2,41%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 9,61%; diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,45%. Dari sisi harga-harga, inflasi mencatatkan angka 3,25% yang mana berada dalam rentang target BI di angka 2,5% plus minus 1%, masih dalam rentang sebagaimana dimaksud.

Kinerja Penerimaan APBN sampai dengan Bulan Agustus 2025, di sisi penerimaan negara dengan target Rp2.253,54 miliar telah mencapai Rp1.140,85 miliar atau sekitar 50,62% dari target penerimaan. Penerimaan ini terbagi menjadi dua Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp730,08 miliar atau 40,98% dari target serta tumbuh negatif -50,25%. Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan realisasi Rp410,77 atau 87,03% dari target yang mencatatkan pertumbuhan 5,55% dari periode tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja yang dialokasikan sebesar Rp20.532,40 miliar telah terjadi realisasi sebesar Rp11.727,04 miliar atau 57,11% dari pagu anggaran. Belanja APBN terbagi menjadi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp4.196,07 atau 57,11% dari pagu anggaran dan tumbuh negatif -23,26% yoy. Belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi Rp2.516,91 miliar, Belanja Modal dengan realisasi Rp465,63miliar,  Belanja Barang dengan realisasi Rp1.202,16 miliar serta Belanja Sosial dengan realisasi Rp11,37 miliar.

Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp7.530,97 miliar atau 61,87% sedikit mengalami pertumbuhan negatif -4,96%. Realisasi Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp5.680,96 miliar; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai realisasi sebesar Rp1.210,72 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai realisasi sebesar Rp615,46 miliar bagi 1.199 desa sedangkan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2024 ini mencapai realisasi Rp23,84 miliar.

Realisasi TKD ini menyumbang porsi besar pada pendapatan APBD dengan porsi 84% (per Agustus 2025) dimana secara konsolidasi realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp7.572,61 miliar atau sekitar 51,88% dari pagu penerimaan dengan pertumbuhan positif 20,02%. Sedangkan untuk Belanja APBD telah terealisasi Rp6.066,37 miliar atau sekitar 41,57% dari pagu anggaran belanja dengan pertumbuhan positif 41,57%. Hal ini cukup baik dan patut diapresiasi bahwa terjadi percepatan dalam realisasi APBD di Provinsi Maluku. Meski demikian tetap harus dilakukan percepatan karena untuk realisasi sampai dengan Agustus 2025 masih di kisaran 50%.

Perwakilan Kementerian Keuangan daerah seperti Kanwil DJPb Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, KPP Pratama Ambon serta KPKNL Ambon diharapkan terus memberikan dorongan pada perekonomian tidak hanya terkotak pada tugas dan fungsinya baik dari sisi pendapatan maupun belanja namun juga inisiatif strategis lain yang mampu menciptakan nilai tambah. Sebagai contoh pembinaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPKNL Ambon, dukungan dan dorongan pelaksanaan ekspor UMKM di wilayah Ambon oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dukungan dalam hal perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Ambon.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku selaku pimpinan rapat juga menyampaikan arahan mengenai kebijakan pemerintah tahun 2025 beserta fokus utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Hingga Agustus 2025, kebijakan prioritas pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Kemenkeu satu Maluku diharapkan memberikan dukungan dalam berbagai program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pengadaan cadangan beras pemerintah dilaksankan oleh perum Bulog guna menjaga kestabilan pasokan pangan nasional dan ketahanan pangan nasional. Program mendukung pendidikan juga dilaksanakan seperti penetapan Sekolah Unggul Garuda di SMA Negeri Siwalima, pembukaan Sekolah Rakyat di Hiti Hiti Hala Hala serta revitalisasi sekolah. Dari bidang kesehatan dilaksankan dalam bentuk program Cek Kesehatan Gratis, Revitalisasi Rumah Sakit, dan penangan Tubercolosis. Perekonomian juga terus didorong dengan pendirian Koperasi Desa Merah Putih untuk desa dan kelurahan dengan jumlah 1.235 koperasi. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasinya berjalan dengan hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sektor Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu motor utama perekonomian Maluku, dengan kontribusi mencapai 20,11% dan menempati urutan kedua terbesar. Realisasi belanja yang tepat sasaran dari sektor ini diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah tetap berkomitmen memaksimalkan peran APBN sebagai penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah, antara lain penguatan program perlindungan sosial, pemberian stimulus fiskal bagi sektor strategis yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, percepatan transformasi industri, serta peningkatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang prudent dan penyediaan cadangan kas (cash buffer) pada level yang memadai namun juga diharapkan mampu memberikan insentif bagi perekonomian.

***

Narahubung Media:

Kanwil DJPb Provinsi Maluku                                                                                                                         0813-8022-8410

Kementerian Keuangan                                                                         Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.