Realisasi APBN di Provinsi Maluku pada tahun 2025 tetap terjaga dengan tingkat penyerapan belanja yang tinggi dan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel meskipun mengalami koreksi. Total belanja negara terealisasi sebesar Rp19,28 triliun atau 94,90% dari pagu, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan layanan publik serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Dari total belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP)/Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,07 triliun (93,75%), Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,36 triliun (97,04%) dan Dana Desa sebesar Rp836,43 miliar (82,14%). Kebijakan efisiensi dan konsolidasi fiskal yang diambil pada tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar semakin berdampak dan berkelanjutan.
Di sisi pendapatan pemerintah terus memperkuat fondasi pendapatan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan pemenuhan wajib pajak, serta optimalisasi pendapatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Pendapatan APBN mencapai Rp2.085 triliun dengan capaian sebesar 90,98% dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan dengan capaian 79,37% sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 132,01%. Kinerja PNBP Maluku menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp667,63 miliar atau tumbuh 5,07% yoy, khususnya ditopang penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) yaitu pendapatan BLU rumah sakit dan BLU pendidikan. Kinerja positif tersebut menunjukkan tidak adanya penguatan sumber penerimaan yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
Selain total belanja tersebut yang disalurkan melalui satuan kerja di Provinsi Maluku, terdapat juga belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sejumlah Rp580,52 miliar untuk 628.048 orang. Manfaat langsung tersebut terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terealisasi Rp245,39 miliar untuk 172,211 orang; Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp188,83 miliar untuk 364.536 orang terkonfirmasi; Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI) untuk keluarga miskin atau rentan terealisasi Rp2,07 miliar untuk 5.203 orang terkonfirmasi; Permakanan disabilitas yaitu bantuan dari pemerintah (Kementerian Sosial) yang menyediakan makanan siap saji terealisasi Rp12,45 juta untuk 16 orang; dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) terealisasi Rp144,21 miliar untuk 88.684 orang. Bantuan Pendidikan antara lain Program Penerima BOS (Kemenag) yang terealisasi Rp556,08 miliar untuk 193.014 siswa. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 telah terealisasi Rp1,02 triliun untuk 21.840 debitur, penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) dengan realisasi Rp50,86 miliar untuk 9.523 orang debitur.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Penyaluran TKD yang mencapai Rp11,20 triliun atau 95,74% dari alokasi menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang lebih merata.
Dari sisi ekonomi regional, Provinsi Maluku terus menunjukkan ketahanan yang kuat . Pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2025 yang berada pada tingkat 4,31% mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan positif, dengan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama, didukung oleh investasi dan belanja pemerintah. Kinerja sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan tetap memberikan kontribusi signifikan, termasuk dalam menopang ekspor nonmigas Maluku. Meskipun demikian, kinerja sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensi perlu terus diingatkan mengingat tingkat pertumbuhan Maluku tersebut masih di bawah angka Nasional yang mencapai 5,04%.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren perbaikan secara bertahap, antara lain melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,40 menjadi 74,09 (0,94% yoy). Pemerintah terus mendorong sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional serta tahun-tahun baru yang lalu. Meskipun terdapat perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan di Maluku yang masih relatif tinggi (15,38%) menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah dalam menjamin bauran kebijakan fiskal yang selanjutnya berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan di wilayah Maluku senantiasa mendorong penguatan kualitas belanja pemerintah, peningkatan efektivitas penerimaan negara, serta percepatan transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi pada produk perikanan dan pertanian yang berbasis pada kebutuhan pasar, penguatan iklim investasi, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor pariwisata. Pemanfaatan skema pembiayaan yang kreatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), diharapkan dapat membuka ruang investasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu seiring dengan menurunnya alokasi TKD, sinergi dan harmonisasi kebijakan program antara pemerintah pusat di daerah menjadi semakin krusial agar tepat sasaran, produktif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta memastikan APBN berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi, percepatan pertumbuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku secara inklusif dan berkelanjutan.
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Telepon: 0813-8022-8410
