Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku pada bulan Januari 2026 menunjukkan momentum positif yang mencerminkan aktivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di tengah dinamika penyesuaian kebijakan fiskal nasional, APBN tetap menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Maluku.
Realisasi belanja negara periode Januari 2026 tumbuh positif sebesar 9,41% year-on-year (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun (8,95% dari target). Capaian ini menunjukkan percepatan pelaksanaan program pemerintah di awal tahun untuk memastikan layanan publik berjalan optimal dan stimulus ekonomi terdistribusi secara merata. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh 21,81% yoy atau terealisasi sebesar Rp304,05 miliar (3,63% dari pagu). Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh percepatan realisasi Belanja Pegawai yang tumbuh 17,25% yoy atau sebesar Rp258,30 miliar (6,69% dari pagu), serta Belanja Barang dengan pertumbuhan impresif 60,46% yoy atau mencapai Rp45,37 miliar (1,60% dari pagu). Percepatan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas rutin pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik terhadap kebutuhan masyarakat.
Seiring dengan kinerja positif belanja negara tersebut, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga tercatat mengalami peningkatan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 22,91% yoy dengan penyaluran Rp88,58 miliar kepada 1.802 debitur hingga Januari 2026. Penyaluran KUR ini memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Maluku.
Selanjutnya, Transfer Ke Daerah (TKD) menjadi pilar penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah. Realisasi TKD tumbuh 6,95% yoy mencapai Rp1,34 triliun (13,39% dari pagu). Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencatatkan realisasi tinggi dengan pertumbuhan 14,93% yoy atau sebesar Rp1,06 triliun, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membiayai prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus Non Fisik juga tersalurkan sebesar Rp277,42 miliar (12,81% dari pagu) yang didominasi oleh realisasi pada sektor pendidikan berupa bantuan operasional sekolah dan mendukung program-program prioritas nasional di tingkat daerah.
Realisasi penyaluran TKD tertinggi diterima oleh Provinsi Maluku sebesar Rp292,84 miliar (17,08% dari pagu) , Kota Ambon sebesar Rp125,98 miliar (15,63% dari pagu), dan Kota Tual sebesar Rp62,26 miliar (14,57% dari pagu). Sedangkan Tingkat Kemandirian Fiskal tertinggi diraih oleh Kota Ambon dengan capaian 17,38% diikuti Pemerintah Provinsi Maluku dengan tingkat kemandirian 10,55% dan Kabupaten Maluku Barat Daya pada 8,10% menunjukkan potensi ekonomi perkotaan yang perlu terus didorong.
Penerimaan negara periode Januari 2026 mencapai Rp138,70 miliar atau 6,31% dari target. Meskipun secara nominal turun 21,23% yoy, penerimaan ini mencerminkan penyesuaian struktural pasca implementasi sistem perpajakan baru yang lebih modern dan akuntabel. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan performa positif tumbuh 4,77% yoy dengan realisasi Rp41,82 miliar (5,31% dari target). Kinerja ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi sektor riil dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Maluku. Sementara itu, kinerja Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penyesuaian dengan realisasi Rp34,65 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja sangat positif, tumbuh signifikan sebesar 23,23% yoy atau senilai Rp66,44 miliar (12,63% dari target). Pertumbuhan ini didorong oleh PNBP Lainnya yang tumbuh 26,96% yoy atau mencapai Rp64,16 miliar (42,20% dari target). Kinerja cemerlang PNBP ini menunjukkan optimalisasi pengelolaan aset negara dan potensi penerimaan di luar pajak yang semakin produktif.
Kinerja positif APBN tersebut dicapai sejalan dengan menguatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat Maluku yang juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku 2025 mencapai 74,09, meningkat dari 73,40 tahun 2024. Rasio Gini Maluku menunjukkan tren perbaikan kesenjangan dengan nilai 0,273 yang berada di bawah angka nasional (0,363), menggambarkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tingkat pengangguran terbuka turun 0,16 poin tercatat 6,11% dari periode sebelumnya pada Agustus 2025 sebesar 6,27%, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) Januari 2026 naik 1,60% dari Desember 2025 mencapai nilai 113,95, mencerminkan kesejahteraan nelayan yang membaik. Namun demikian Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun ini mengalami tekanan sehingga membutuhkan perhatian khusus pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung di sektor pertanian.
Nilai devisa ekspor Maluku periode Januari 2026 tumbuh 13,7% yoy mencapai USD 5,84 juta. Komoditas perikanan, khususnya biota air lainnya, mendominasi ekspor dengan nilai USD 4,97 juta atau 85% dari total ekspor. China tetap menjadi tujuan ekspor utama dengan kontribusi USD 4,97 juta.
Kementerian Keuangan Maluku berkomitmen menjadi mitra strategis daerah dalam menyinergikan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Upaya penguatan belanja pemerintah, peningkatan penerimaan negara, dan percepatan transformasi ekonomi terus digalakkan melalui hilirisasi, pengembangan UMKM, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. APBN dioptimalkan sebagai instrumen stabilisasi, pertumbuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
0813-8022-8410
