Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku hingga April 2026 tumbuh positif dan terus mendorong penguatan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan wilayah kepulauan.
“Kinerja APBN Regional Provinsi Maluku hingga April 2026 menunjukkan tren yang semakin positif, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara yang terus meningkat,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Senin.
Beliau menjelaskan pertumbuhan tersebut mencerminkan peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di Maluku. Aktivitas ekonomi masyarakat Maluku hingga sd bulan April 2026 masih tumbuh solid yang didukung konsumsi rumah tangga, sektor perikanan, perdagangan, jasa, hingga meningkatnya dukungan belanja pemerintah dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dari sisi penerimaan negara, realisasi hingga April 2026 mencapai Rp623,58 miliar atau 28,40 persen dari target tahunan, tumbuh 13,17 persen secara tahunan atau year on year (yoy). “Pertumbuhan penerimaan negara terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 13,55 persen dan 12,61 persen. Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp371,52 miliar atau 22,24 persen dari target tahunan. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp252,05 miliar atau 47,97 persen dari target dengan pertumbuhan sebesar 12,61 persen (yoy). Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp143,50 miliar serta kontribusi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp108,55 miliar.
Di sisi belanja negara, pemerintah terus melakukan akselerasi belanja untuk mendukung pelayanan publik dan pergerakan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp5,87 triliun atau 32,37 persen dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 18,33 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yakni 34,77 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp2,40 triliun atau 27,92 persen dari pagu. “Kondisi ini menunjukkan percepatan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penguatan layanan publik, serta realisasi belanja modal yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp3,46 triliun atau 36,40 persen dari pagu dan tumbuh 9,11 persen (yoy). Penyaluran TKD tersebut ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,68 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp742,07 miliar.
DAK nonfisik menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 65,16 persen (yoy), terutama berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pertumbuhan DAK nonfisik ini memberikan dukungan penting terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah, khususnya pendidikan dan kesehatan masyarakat,”
